BATU, RADAR BATU – Pembangunan jalan tembus Sukorejo-Batu dinilai membutuhkan kolaborasi lintas wilayah. Pemerintah Kota (Pemkot) Batu mendorong keterlibatan Pemerintah Kabupaten Malang (Pemkab Malang), Pemerintah Kota Malang (Pemkot Malang), dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) agar proyek pengurai kemacetan tersebut memiliki kepastian trase, kewenangan, serta dukungan anggaran.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batu Alfi Nurhidayat mengatakan, pembangunan infrastruktur yang berdampak pada mobilitas antardaerah tidak bisa hanya mengandalkan satu pemerintah daerah.
“Makanya kalau misalkan Kota Batu itu ada ide apa, Kabupaten dan Kota Malang harusnya sinergi. Malang Raya sebenarnya,” ujarnya.
Baca Juga: Menjelang Malam Anugerah FFI 2026, Festival Film Indonesia Buka Volunteer untuk Umum
Menurut Alfi, jaringan jalan yang cenderung mengerucut ke satu jalur utama membuat kendaraan menumpuk di sejumlah titik strategis.
Jalan tembus Sukorejo-Batu diharapkan menjadi alternatif untuk mendistribusikan arus kendaraan sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat.
Rencana tersebut semula dirancang menghubungkan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, dengan Kota Batu. Sebagian trase melintasi kawasan hutan produksi sehingga pembahasannya sempat dikomunikasikan dengan Kementerian Kehutanan.
Baca Juga: 4 Film dari Jepang akan Tayang di Bioskop Indonesia Bulan Ini, Ada yang Tayang Mulai Besok
Namun, proyek belum berlanjut setelah komunikasi tertunda akibat pengalihan perhatian pemerintah pada penanganan bencana alam di Sumatera.
Alfi menyebut, opsi jalur alternatif juga masih dapat dikembangkan. Tidak harus mengikuti trase atas, jalur bawah yang menghubungkan Sukorejo, kawasan Taman Safari, hingga Giripurno turut dipertimbangkan.
Ia menilai, jalur tersebut berpotensi membantu mengurangi beban lalu lintas di kawasan Karanglo hingga Karangploso. Selain mengurai kemacetan, jalan tembus juga diharapkan mempermudah akses masyarakat menuju pasar, kawasan industri, dan destinasi wisata.
Baca Juga: 2 Minggu Lagi! Game GTA 6 Bisa Dimainkan Mulai November Ini, Berikut Detail yang Perlu Diketahui
Alfi mencontohkan, Pemkot Batu pernah mengusulkan penyerahan pengelolaan ruas jalan strategis kepada Pemprov Jatim agar mendapat dukungan anggaran lebih besar.
Namun, proses tersebut terkendala ketentuan administrasi penyerahan ruas jalan secara menyeluruh.
Persoalan itu menunjukkan bahwa pembangunan jalan lintas wilayah membutuhkan kesepakatan mengenai status dan kewenangan pengelolaan. Tanpa pembagian tanggung jawab yang jelas, rencana pembangunan berisiko berhenti pada tahap komunikasi.
Baca Juga: Harga Ampas Kacang Naik, Perajin Menjes di Kota Batu Makin Terjepit
Pemkot Batu kini membuka komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk legislatif dan pemerintah provinsi. Sinergi tersebut diharapkan dapat menghidupkan kembali pembahasan jalan tembus yang belum berlanjut.
Meski demikian, kepastian pembangunan masih membutuhkan langkah konkret. Mulai penetapan trase, penyelesaian prosedur pemanfaatan kawasan hutan, pembagian kewenangan, hingga skema pembiayaan antarpemerintah. Alfi mengakui, rencana proyek tersebut belum dibahas lebih lanjut.
Editor : Fajar Andre Setiawan