BPS Siapkan Tim Cadangan, Pendataan Ditarget Tuntas 31 Agustus
Penolakan Responden Disiasati Pendekatan Berlapis
BATU, RADAR BATU - Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Batu tak hanya menghadapi tantangan dari masyarakat yang enggan didata. Namun, juga dari internal penyelenggara. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu mencatat lima petugas mitra mengundurkan diri di tengah proses pencacahan. Meski demikian, BPS memastikan kondisi tersebut tidak mengganggu target penyelesaian pendataan pada 31 Agustus nanti. Sebab, petugas cadangan telah disiapkan.
Kepala BPS Kota Batu Herlina Prasetyowati Sambodo menjelaskan pengunduran diri lima petugas tersebut dipicu berbagai alasan. Ada yang diterima bekerja di tempat lain, ada pula yang memilih mundur lantaran harus merawat anggota keluarga yang sakit. Sebagian lainnya mengaku tidak mampu menyesuaikan beban kerja. Hal itu disampaikan setelah merasakan langsung proses pencacahan di lapangan.
Menurut Herlina, BPS telah mengantisipasi kemungkinan tersebut sejak awal rekrutmen. Petugas cadangan telah disiapkan sejak awal. Itulah mengapa lmundurnya ima petugas dipastikan tidak mengganggu progres pendataan yang terus berjalan. “Setiap ada petugas yang mengundurkan diri, penggantinya dapat langsung diterjunkan sehingga tidak terjadi kekosongan wilayah pendataan,” ungkap Herlina.
Pihaknya juga menerapkan ketentuan yang jelas terkait hak dan kewajiban petugas yang mengundurkan diri. Bagi petugas yang telah mengikuti pelatihan tetapi belum melakukan pencacahan, mereka diwajibkan mengembalikan biaya pelatihan kepada negara. Sementara petugas yang mundur ketika pencacahan sudah berjalan tidak dikenai kewajiban tersebut. Namun, hasil pekerjaan yang telah dilakukan tidak dapat dicairkan sebagai honorarium.
“Kalau mundur saat pencacahan, pekerjaan yang sudah dilakukan tidak bisa dibayarkan honornya, tetapi mereka tidak dikenai ganti rugi biaya pelatihan,” jelasnya. Selain memastikan kecukupan personel, BPS juga menyiapkan strategi khusus menghadapi responden yang masih menolak didata. Tantangan terbesar kini adalah membangun kepercayaan masyarakat agar bersedia memberikan data ekonomi yang benar.
Untuk itu, pendekatan persuasif tetap menjadi langkah utama. Petugas diminta menjelaskan tujuan sensus. Selain itu, petugas wajib meyakinkan masyarakat bahwa data responden dijamin kerahasiaannya. Jika wawancara tatap muka tetap ditolak, BPS menawarkan alternatif pengisian data secara mandiri melalui sistem Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). “Melalui CAPI, responden dapat mengisi datanya sendiri,” katanya.
Baca Juga: 50 Warga Kota Batu Antre Sidang Perwalian Terpadu - Radar Batu
Apabila alternatif tersebut juga tidak membuahkan hasil, petugas tetap diwajibkan menjalankan prosedur sesuai standar operasional. Petugas Pencacah Lapangan (PPL) harus melakukan kunjungan maksimal tiga kali. Jika setelah tiga kali kunjungan responden masih menolak, penanganan dilanjutkan oleh Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) atau pengawas pada kunjungan berikutnya.
Bahkan, apabila upaya tersebut masih belum berhasil, Kepala BPS Kota Batu akan turun langsung menemui responden sebagai langkah terakhir. Bila seluruh tahapan pendekatan tetap tidak membuahkan hasil, BPS akan menyusun Berita Acara Non-Respon yang ditandatangani Ketua RT. Hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif kepada BPS Pusat.
Meski mekanisme tersebut telah disiapkan, BPS belum menetapkan satu pun responden sebagai non-respon. Seluruh petugas diminta terus melakukan pendekatan hingga batas akhir pelaksanaan sensus pada 31 Agustus. “Sejauh ini kami belum memperkenankan teman-teman menyatakan non-respon. Kami minta mereka terus berusaha sampai batas akhir pelaksanaan sensus,” imbuhnya.
Baca Juga: Bukan Sekadar Tren, Begini UMKM Batu Manfaatkan Canva dan AI untuk Naik Kelas - Radar Batu
Sementara itu, Wali Kota Batu Nurochman mengajak masyarakat dan pelaku usaha memberikan data yang benar saat didatangi petugas. Menurutnya, kualitas data sensus akan menentukan ketepatan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah selama 10 tahun ke depan. Ia menegaskan informasi yang dihimpun BPS bukan untuk kepentingan perpajakan.
Data hasil sensus murni akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun program pengembangan usaha, pemberdayaan UMKM, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Ini sangat urgent. Validitas data sangat penting karena sensus ini hanya dilaksanakan setiap 10 tahun,” tegasnya.
Editor : Fajar Andre Setiawan