BATU, RADAR BATU - Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Batu baru mencapai 56,32 persen hingga pertengahan Juli. Di balik capaian tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu menghadapi tantangan berupa rendahnya kepercayaan sebagian masyarakat. Penyebabnya, marak informasi menyesatkan di media sosial. Salah satunya berkembangnya anggapan data usaha akan digunakan sebagai dasar penarikan pajak.
Kepala BPS Kota Batu Herlina Prasetyowati Sambodo menjelaskan capaian 56,32 persen merupakan persentase keluarga dan unit usaha yang telah berhasil dicacah dibandingkan dengan daftar awal (prelist).
Pihaknya menargetkan seluruh proses pendataan selesai pada 31 Agustus nanti. “Ada tahapan target yang harus dipenuhi. Per 15 Juli lalu targetnya 40 persen selesai, akhir Juli 60 persen, dan seluruhnya tuntas pada 31 Agustus,” ujarnya.
Dengan capaian tersebut, BPS hanya membutuhkan tambahan kurang dari empat persen untuk memenuhi target akhir Juli. Herlina optimistis target itu dapat tercapai. Sebab, petugas terus melakukan pencacahan dari rumah ke rumah di seluruh wilayah Kota Batu. Sensus dilakukan terhadap seluruh bangunan. Baik rumah tinggal, tempat usaha, fasilitas umum, maupun bangunan kosong.
Namun, proses di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Herlina mengakui tantangan terbesar saat ini berasal dari meningkatnya keraguan masyarakat terhadap keamanan data pribadi yang dipengaruhi berbagai narasi di media sosial. “Selain itu kondisi sosial ekonomi dan geopolitik global yang tidak baik- baik saja juga berdampak pada trust masyarakat,” katanya.
Baca Juga: 183 Petugas Diterjunkan untuk Sensus Ekonomi Kota Batu
Selain persoalan kepercayaan, banyak pelaku usaha yang enggan didata. Pasalnya, mereka khawatir informasi yang diberikan akan diteruskan kepada instansi perpajakan. “Sebenarnya itu yang membuat sebagian warga di wilayah perkotaan sempat enggan untuk didata,” tambah Herlina.
Kondisi tersebut paling banyak ditemui di Kecamatan Batu. Itulah mengapa hingga kini progresnya baru mencapai 52,18 persen. Angkanya terendah di antara tiga kecamatan lainnya. Untuk mengatasinya, BPS menggandeng ketua RT dan melakukan pendekatan persuasif. Salah satunya dengan menjadwalkan ulang kunjungan petugas sesuai waktu yang disepakati warga.
Sebaliknya, Kecamatan Bumiaji mencatat progres tertinggi, yakni 60,97 persen. Herlina menilai karakter masyarakat yang lebih terbuka menjadi salah satu faktor pendukung. Petugas juga menyesuaikan jadwal pencacahan pada siang hingga malam hari. Itu lantaran sebagian besar warga bekerja sebagai petani.
Sementara itu, Kecamatan Junrejo telah mencapai 58,99 persen dan dinilai berada di jalur yang sesuai target. Untuk menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai keamanan data, Herlina menegaskan seluruh pendataan kini dilakukan secara paperless.
Pendataan dilakukan menggunakan aplikasi berbasis Android yang terhubung langsung dengan server terenkripsi. Sistem tersebut dipantau bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). “Kami berharap masyarakat semakin welcome dan tidak perlu ragu menerima kedatangan petugas,” ujarnya.
