BATU, RADAR BATU - Lambatnya pemenuhan sertifikasi kelaikan higienis membuat perluasan cakupan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kelompok rentan di Kota Batu berjalan bak siput. Memasuki pertengahan tahun ini, realisasi MBG bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) baru menyentuh angka 4,6 persen atau setara dengan 852 jiwa dari total 18.480 target sasaran.
Selain itu, dari total 25 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersedia, baru dua unit yang aktif beroperasi melayani. Ketimpangan data ini menjadi poin krusial dalam evaluasi berkala. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu, populasi kelompok 3B mencapai 18.480 orang.
BACA JUGA: 59 Pemuda dari Tujuh Negara Adu Gagasan di Panggung IYC Al Izzah Kota Batu
Jumlah tersebut didominasi kelompok balita sebanyak 13.430 anak, disusul 2.550 ibu hamil, dan 2.500 ibu menyusui. Sejauh ini, baru SPPG Dadaprejo dan SPPG Pendem yang dinyatakan aktif menyalurkan pasokan nutrisi tersebut. Kepala SPPG Wilayah Batu Meita Syahrani menyebut setiap unit memiliki kapasitas berbeda dalam mengelola distribusi nutrisi.
Dia mengaku berkolaborasi dengan kader posyandu untuk memastikan ketepatan sasaran. Mekanisme penyaluran disesuaikan dengan kesepakatan bersama di masing-masing wilayah. Tujuannya agar kualitas gizi tetap terjaga. “Jadi jadwalnya fleksibel mengikuti kebutuhan warga,” tambahnya.
BACA JUGA: Koleksi Jersey Piala Dunia 2026 yang Wajib Masuk Wishlist Penggemar Bola
Pola distribusi di dua wilayah percontohan tersebut tercatat berbeda. Misalnya di Desa Pendem, pasokan makanan dikirim setiap hari secara konsisten. Sebaliknya, SPPG Dadaprejo menerapkan pengiriman tiga kali seminggu dengan metode menu ganda.
Kendati cakupan masih minim, Meita mengestimasi jumlah SPPG aktif akan terus bertambah seiring proses koordinasi yang mulai berjalan di beberapa dapur. “Kami masih terus melakukan validasi data 3B di lapangan untuk perluasan penerima manfaat,” ujarnya.
BACA JUGA: Perjalanan Karier dan Pendidikan Nanik Sudaryati Deyang, Kepala BGN Baru Pengganti Dadan Hindayana
Rendahnya penetrasi program ini memicu respons dari Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu Aditya Prasaja. Dia menegaskan minimnya persentase ini bukan cerminan ketidaksiapan pemerintah.
Namun, karena menempatkan aspek keamanan pangan sebagai prioritas tertinggi. “Kelompok 3B merupakan sasaran yang sangat rentan terhadap risiko kontaminasi makanan sehingga sertifikasi menjadi syarat mutlak,” tegas Adit.
BACA JUGA: Prediksi Bintang Muda yang Berpotensi Bersinar di Piala Dunia 2026
Pihaknya berkomitmen penuh tidak akan mengabaikan prosedur kesehatan demi mengejar kuantitas capaian yang cepat tapi berisiko. Kondisi ini menjelaskan mengapa baru dua dapur tersebut yang diaktifkan. Sebab, baru keduanya yang resmi mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dorongan advokasi bagi 23 dapur lainnya terus digenjot proaktif.
“Intinya, seluruh unit SPPG nantinya beroperasi penuh, kualitas gizi yang diterima masyarakat tetap terjaga, dan terstandar secara higienis,” tegasnya. Selain masalah standarisasi dapur, hambatan aktivasi juga terletak pada wajibnya proses skrining terhadap kondisi kesehatan sasaran.
BACA JUGA: Rombak Jajaran BGN, Presiden Prabowo Lantik Nanik Sudaryati Deyang dkk serta Said Iqbal
Mengingat adanya variasi kondisi medis penerima seperti riwayat alergi, hipertensi, hingga diabetes, menu makanan tidak bisa disamaratakan. “Penyesuaian menu dari hasil skrining inilah yang membuat proses aktivasi layanan SPPG memerlukan ketelitian ekstra,” paparnya.
Sinergi lintas sektor kini diarahkan untuk mereplikasi keberhasilan SPPG Dadaprejo dan Pendem ke unit lain. Adit menekankan fokus kerja ke depan tidak sekadar mengejar penambahan kuantitas fisik dapur, melainkan menjamin keamanan rantai distribusi.
Adit optimistis pemenuhan standar mutu yang ketat ini akan mendongkrak cakupan program secara bertahap. “Langkah ini sekaligus menjadi bukti keseriusan Pemkot Batu dalam mengawal program prioritas nasional,” pungkasnya. (ori/dre)
Editor : Fajar Andre Setiawan