BATU - Maraknya pedagang kaki lima (PKL) liar di ruang publik mendorong Satpol PP Kota Batu mengubah pola penertiban dengan menggelar operasi pada hari libur sejak pekan lalu di sejumlah titik kota.
Operasi gabungan (opsgab) tersebut menyasar kawasan strategis seperti alun-alun, Jalan Gajah Mada, Jalan Sultan Agung, Jalan Diponegoro, Jalan Dewi Sartika, hingga ruas jalan protokol lainnya.
Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP Kota Batu, Fariz Pasharella Shahputra, mengatakan perubahan pola ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penertiban. “Kami lakukan penyisiran di titik-titik rawan, terutama saat aktivitas masyarakat tinggi,” ujarnya.
BACA JUGA: Cetak SDM Unggul, Siswa SMKN 1 Batu Dilirik Industri Nasional Usai Berjaya di LKS Jatim
Menurut dia, operasi kini melibatkan lintas bidang di internal Satpol PP agar pengawasan lebih menyeluruh. Ke depan, penertiban akan dilakukan lebih rutin dengan waktu yang tidak mudah diprediksi.
“Pekan depan akan kembali dilakukan di waktu dan jam tertentu,” katanya. Selain memberikan peringatan, petugas juga melakukan tindakan tegas berupa penyitaan barang. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Batu, Wiwit Anandana, menyebut langkah ini sebagai bagian dari penegakan aturan.
BACA JUGA: Barang Bukti 28 Perkara Dimusnahkan
“Beberapa barang kami sita, seperti kompor gas, payung, dan perlengkapan penunjang lainnya,” ujarnya. Meski demikian, penindakan masih mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Penyitaan belum menyasar barang dagangan utama. Namun, ia memastikan sanksi lebih tegas akan diberikan kepada PKL yang mengulang pelanggaran.
Dalam satu hari operasi, tercatat 17 PKL ditindak. Kawasan alun-alun menjadi titik terbanyak dengan sekitar 10 PKL. Wiwit mengakui masih ada pedagang yang lolos dari penertiban. Hal itu terjadi karena sebagian PKL menghindari petugas saat operasi berlangsung.
Untuk itu, Satpol PP akan meningkatkan intensitas operasi dengan jadwal yang lebih fleksibel. Strategi ini diharapkan mampu menutup celah kebocoran informasi sekaligus menjaga ketertiban kawasan publik. “Dengan pola ini, kami harap penertiban lebih efektif dan ruang publik tetap tertata,” pungkasnya. (dia/dre)
Editor : Fajar Andre Setiawan