BATU - Ketimpangan antara ketersediaan bangku SMP negeri di Kota Batu dan ledakan jumlah lulusan SD memicu persaingan sengit sejak hari pertama Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) dibuka kemarin (18/5). Ribuan lulusan SD dari keluarga prasejahtera dan penyandang disabilitas mulai berebut 323 kursi di sembilan SMP Negeri melalui jalur afirmasi.
Denyut kecemasan wali murid sudah terasa sejak pagi buta. Mereka berbondong-bondong memadati sekolah tujuan, salah satunya di SMPN 1 Batu. Sambil menggenggam map berisi dokumen persyaratan, para orang tua bersiap menghadapi saringan administratif yang rumit.
BACA JUGA: Syarat dan Cara Membuat KTP Baru, Perhatikan Tahapannya!
Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Batu Cahya Wisesa menjelaskan pendaftaran jalur khusus ini dibatasi sangat singkat, yakni hanya pada 18-19 Mei. Jalur afirmasi ini didedikasikan penuh bagi siswa miskin dan penyandang disabilitas.
Keabsahan status sosial mereka wajib dibuktikan lewat kepemilikan dokumen negara seperti PKH, PIP, atau surat keterangan tidak mampu. Siasat kecurangan data menjadi momok utama yang diantisipasi.
Tim verifikator dikerahkan langsung ke lapangan untuk menyisir rumah setiap pendaftar. Proses pelacakan faktual ini dijadwalkan berlangsung maraton hingga 22 Juni mendatang.
BACA JUGA: Pendaki Wajib Coba! Camping di Ranu Kumbolo dengan View Pegunungan Indah
Instrumen penilaian yang digunakan di lapangan dibuat sangat rinci dan berlapis.
Tim lapangan akan membedah validitas hubungan keluarga, status kepemilikan rumah, hingga besaran pendapatan riil orang tua. Indikator fisik bangunan, daya listrik, jumlah tanggungan, serta kepemilikan kendaraan bermotor juga dihitung secara matematis.
Skema ini dirancang untuk mengetahui kondisi ekonomi pendaftar yang sebenarnya. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Negeri Kota Batu, Tatik Ismiati, mengakui banyak data administratif kemiskinan yang kedaluwarsa.
BACA JUGA: Mengelola Emosional Siswa, Ini Upaya yang Dapat Dilakukan
Beberapa kasus menunjukkan calon siswa tercatat sebagai penerima PIP, tapi saat rumahnya didatangi, kondisi ekonomi keluarganya ternyata sudah sangat mapan. “Roda ekonomi berputar. Status kurang mampu itu tercatat di masa lalu, dan kini kehidupan mereka sudah jauh lebih baik,” ungkap Tatik.
Kondisi sebaliknya juga kerap ditemukan. Ada warga yang mendadak jatuh miskin akibat pemutusan hubungan kerja atau wafatnya tulang punggung keluarga, tetapi mereka justru tidak memiliki kartu jaminan sosial dari pemerintah.
“Oleh karena itu, peninjauan langsung ke kediaman calon siswa menjadi kunci penentu. Kami harus memastikan hak sekolah gratis ini jatuh ke tangan yang benar-benar berhak,” tegas Tatik. (ori/dre)
Editor : Fajar Andre Setiawan