Imbas Penghapusan Program Sekolah Penggerak
BATU - Aliran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja untuk sekolah penggerak di Kota Batu resmi mandek.
Itu merupakan imbas penghapusan Program Sekolah Penggerak (PSP) yang dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Keputusan Menteri Nomor 14/M/2025 pada 15 Maret lalu.
Kepmen itu mencabut Keputusan Mendikbud Ristek Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak.
Fasilitator Guru Penggerak Ida Misaroh menjelaskan ada tiga jenis BOS Kinerja.
Yakni untuk sekolah penggerak, sekolah berprestasi, dan sekolah dengan capaian kinerja terbaik.
Setiap sekolah penggerak otomatis akan mendapatkan BOS Kinerja.
Nominalnya, berbeda-beda untuk setiap jenjang pendidikan.
Dengan dihapusnya PSP, tentu BOS Kinerja untuk sekolah penggerak sudah tiada.
“Namun, BOS Kinerja untuk sekolah prestasi dan capaian kinerja terbaik tetap disalurkan pemerintah pusat,” ujarnya.
Perempuan yang juga menjabat sebagai Kepala SMPN 2 Kota Batu itu menilai penghapusan PSP tak membawa perubahan yang signifikan dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di kelas.
Sebab, ilmu-ilmu yang diperoleh masih bisa diimplementasikan.
Kendati tidak dalam status sebagai pengajar praktik atau pendamping guru penggerak.
Kepala SMPN 4 Kota Batu (sekolah penggerak) Henu Lismiyati mengaku terakhir menerima kucuran BOS Kinerja pada 2024 lalu.
Yakni sebesar Rp 35 juta.
Dia merupakan kepala sekolah penggerak angkatan pertama pada 2022 lalu.
Di tahun pertama dia mendapat aliran dana BOS Kinerja sebesar Rp 120 juta.
Kemudian, pada 2023 turun menjadi Rp 70 juta.
“Satu periode PSP memang berjalan selama tiga tahun,” ujarnya.
Dana tersebut digunakan untuk peningkatan kompetensi guru, pembelajaran paradigma baru, dan digitalisasi sekolah.
Mengingat PSP sengaja dirancang sebagai pilot project implementasi kurikulum merdeka (kurmer).
“Hingga saat ini kami masih menggunakan kurmer,” tandasnya.
Sementara itu, Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batu Daud Andoko mengaku masih menunggu skema penerapan kurikulum deep learning.
Konon, kurikulum itu bakal fokus terhadap pembelajaran secara rinci, mendalam, dan menyeluruh.
Sehingga, saat ini sekolah masih menggunakan kurmer sebagai pedoman pembelajaran.
“Belum semua sekolah menggunakan kurmer. Sebanyak 10 persennya masih menggunakan kurikulum 2013,” ucap nya.
Dia menyampaikan penghapusan PSP berimbas terhadap aliran dana BOS Kinerja di 25 sekolah.
Terdiri atas 11 SD, 4 SMP, dan 10 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Pasalnya, kini bantuan tersebut telah resmi berhenti.
Daud menilai tujuan kurikulum merdeka sebenarnya cukup bagus.
Namun, memang perlu waktu untuk mengimplementasikannya.
Terutama dari sisi kompetensi guru.
Selain itu, siswa juga perlu adaptasi untuk sejumlah model pembelajaran yang terpusat pada mereka.
“Tapi bagaimanapun kebijakan dari pemerintah pusat akan kami ikuti,” pungkasnya. (iza/dre)
Editor : A. Nugroho