BATU, RADAR BATU - Pemerintah Kota Batu menggelontorkan sekitar Rp40 miliar setiap tahun untuk membayar iuran BPJS Kesehatan masyarakat. Namun, evaluasi terbaru justru menemukan paradoks. Ribuan warga miskin belum memperoleh perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sementara belasan ribu warga kategori mampu masih menikmati subsidi dari APBD.
Data Dinas Kesehatan Kota Batu mencatat terdapat 9.685 warga desil 1 hingga 5 yang belum masuk dalam kepesertaan JKN. Sebaliknya, 17.163 warga desil 9 dan 10 masih dibiayai pemerintah daerah melalui skema Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda.
BACA JUGA: Hasil Pertemuan DGICM: Komitmen Imigrasi Indonesia dalam Kemitraan ASEAN-Australia
Kepala Dinkes Kota Batu Aditya Prasaja mengatakan kondisi tersebut menjadi dasar pemerintah melakukan penataan ulang kepesertaan JKN. "Target kami mengurangi peserta desil 9 dan 10 yang dibiayai APBD, lalu mengalihkan anggarannya kepada masyarakat desil 1 sampai 5 yang belum terlindungi," katanya.
Menurut Aditya, beban pembiayaan BPJS saat ini mencapai sekitar Rp3 miliar per bulan. Nilai tersebut menghabiskan lebih dari 60 persen anggaran Dinkes, sehingga ruang fiskal untuk program kesehatan lain menjadi semakin terbatas.
BACA JUGA: SPMB Jatim 2026: Pemenuhan Kuota Tahap III Digelar Serentak 29 Juni
Peningkatan beban APBD juga dipicu bertambahnya jumlah peserta setelah pengangkatan tenaga harian lepas menjadi PPPK serta penonaktifan sebagian peserta PBI dari pemerintah pusat.
Karena itu, pemerintah menilai subsidi daerah harus benar-benar diberikan kepada warga yang membutuhkan.
Kepala Dinas Sosial Kota Batu Lilik Fariha menjelaskan, pihaknya juga berupaya memindahkan warga miskin ke skema PBI JKN yang sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat.
BACA JUGA: Piala Dunia 2026: Benteng Afrika Selatan Bersiap Redam Agresivitas Lini Serang Kanada
"Paling tidak ada sekitar 12 ribu kuota yang seharusnya bisa dibiayai pemerintah pusat sehingga beban APBD berkurang," ujarnya. Saat ini, pemerintah desa dan kelurahan bersama Dinsos masih memverifikasi sekitar 53 ribu peserta yang masuk kelompok desil tinggi. Hasil verifikasi tersebut akan menjadi dasar resegmentasi kepesertaan BPJS Kesehatan agar subsidi APBD benar-benar tepat sasaran.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap perlindungan kesehatan dapat lebih merata, sementara kemampuan fiskal daerah tetap terjaga untuk membiayai berbagai program kesehatan masyarakat lainnya. (ori/dre)
Editor : Fajar Andre Setiawan