BATU - Rencana pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar sekitar 20 persen di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu mendapat respons relatif tenang dari mayoritas aparatur sipil negara (ASN). Mereka menilai pengurangan itu wajar karena pemberian TPP bergantung kemampuan fiskal dari dana transfer ke daerah (TKD).
Namun kekhawatiran muncul soal dampak psikologis dan produktivitas. Terutama bagi ASN yang mengandalkan TPP untuk kebutuhan rutin. Wali Kota Batu Nurochman sebelumnya menyampaikan pengurangan TPP merupakan langkah fiskal dalam menanggapi proyeksi penurunan TKD tahun 2026 mendatang.
Meski begitu perasaan pasrah tampak mendominasi. Seorang PNS golongan IIIA yang enggan disebutkan identitasnya mengaku tidak terlalu menggantungkan hidup pada TPP. Sebab, gaji pokok lebih dapat diandalkan. “Kalau dana transfer berkurang, wajar bila tunjangan juga menyesuaikan,” ujar Michael (bukan nama sebenarnya).
Selain nominal yang tidak stabil, inkonsistensi jadwal pencairan juga menjadi alasan mengapa ASN tidak terlalu mengandalkan TPP. Pencairan TPP kerap dirapel beberapa bulan karena keterlambatan. Kondisi ini mengurangi resistensi terhadap pemotongan, tetapi tetap menekankan perlunya kepastian pembayaran.
Meski menilai pemangkasan terukur, ada kekhawatiran nyata dari seorang PNS lain yang juga enggak disebutkan namanya. Selvi (bukan nama sebenarnya) menyatakan TPP selama ini menjadi insentif untuk menjaga disiplin dan capaian kinerja. “Jika tunjangan dikurangi sementara beban kerja tetap, motivasi dan produktivitas bisa terdampak,” katanya.
Dia menekankan kemungkinan efek samping kebijakan fiskal terhadap kualitas pelayanan publik. Secara struktural, pemotongan TPP dimaknai sebagai upaya menekan belanja pegawai yang melampaui batas maksimal dalam mandatory spending. Sebab, belanja pegawai sudah lebih dari 30 persen.
Tujuannya agar ruang fiskal dapat dialihkan untuk belanja modal dan program prioritas yang bisa menyentuh kepentingan publik secara langsung. Seperti untuk infrastruktur dan layanan sosial. Di daerah lain, penyesuaian TPP berjalan efektif ketika disertai komunikasi transparan dan skema berbasis kinerja.
Selvi mengusulkan pemangkasan TPP dikombinasikan dengan penguatan penilaian objektif. Misalnya mempertahankan proporsi produktivitas bagi ASN yang memenuhi target sehingga dampak negatif dapat diminimalkan. Selain itu, dia membeberkan sebagian ASN memang mengandalkan TPP untuk kebutuhan tetap lain seperti cicilan dan pendidikan anak.
Bagi kelompok ini, pemangkasan tanpa kompensasi atau bantuan jangka pendek berpotensi menimbulkan tekanan ekonomi. Di level kebijakan, perhatian kini tertuju pada dua hal. Pertama, mekanisme penentuan dan penyaluran TPP yang lebih transparan dan tepat waktu. Kedua, strategi kompensasi yang bersifat temporer agar ASN yang rentan tidak terpukul.
Saran lain yang muncul dari internal birokrasi meliputi pembinaan pengelolaan keuangan pribadi pegawai dan program pelatihan peningkatan produktivitas. Menutup pernyataannya, Michael meminta agar pemerintah daerah mengomunikasikan skenario anggaran dan dampaknya secara terbuka.
Grafis
Respon ASN tentang Rencana Pemangkasan TPP
- Mayoritas ASN mengandalkan gaji pokok.
- TPP hanya digunakan sebagai bonus kerja atau tabungan.
- ASN khawatir produktivitasnya terganggu dengan pemangkasan TPP.
- ASN berharap angka pemangkasan dipertimbangkan ulang.
“Kalau sudah jelas hitungannya dan ada jaminan perbaikan layanan, ASN akan lebih mudah menerima,” tambahnya. Pada gilirannya, tata kelola yang transparan diyakini dapat menahan potensi penurunan moral birokrasi saat penyesuaian fiskal berjalan. (ori/dre)
Editor : A. Nugroho