BATU - Penurunan partisipasi keluarga berencana (KB) di Kota Batu masih berlanjut hingga triwulan pertama 2026. Untuk menahan tren tersebut, pemerintah menargetkan penambahan 1.497 akseptor baru sepanjang tahun ini.
Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB (DP3AP2KB) menunjukkan jumlah peserta KB aktif terus menyusut. Dari 26.194 peserta pada Januari 2025, turun menjadi 25.515 pada akhir 2025, lalu kembali menurun menjadi 25.231 pada Maret tahun ini.
Kepala DP3AP2KB Kota Batu Heru Yulianto menyebut penurunan terjadi konsisten meski tidak drastis. Sebagai respons, pemerintah memasang target 1.497 akseptor baru pada 2026. Target ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi.
Baca Juga: Mengapa Gen Z Lebih Peduli Kesehatan Mental dibanding Gen Sebelumnya?
Heru merinci, metode implan menjadi prioritas dengan target 800 akseptor. Disusul Intrauterine Device (IUD) sebanyak 630 akseptor, Metode Operasi Wanita (MOW) 65 akseptor, dan Metode Operasi Pria (MOP) dua akseptor.
Jika dibandingkan capaian 2025, target tersebut lebih rendah. Tahun lalu tercatat 1.827 akseptor baru. Meski demikian, berbagai strategi tetap disiapkan untuk menjaga keberlanjutan program.
Salah satu langkah utama adalah penguatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pemkot Batu menggandeng sejumlah rumah sakit dan nakes hingga tingkat desa. “Ada sekitar lima rumah sakit yang bekerja sama, termasuk Hasta Brata, Baptis, dan RS Punten,” jelas Heru.
Peran bidan desa juga diperkuat. Mereka tidak hanya memberikan layanan, tetapi juga dibekali alat kontrasepsi untuk mempermudah akses masyarakat. Selain itu, penguatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) menjadi fokus. Sosialisasi dilakukan lebih masif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya KB.
Baca Juga: Seleksi Sekda Kota Batu Masuk Tahap Krusial, Uji Gagasan hingga Tes Kesehatan Digelar Mei
Kepala Bidang P2KB DP3AP2KB Kota Batu Sintinche Agustina Pamungkas menambahkan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan juga dilakukan. Kader, penyuluh, dan bidan dilatih agar pelayanan lebih optimal. Pemerintah juga memberikan pendampingan sejak tahap skrining hingga pemasangan alat kontrasepsi.
Bahkan, untuk metode tertentu disediakan dukungan seperti transportasi dan konsumsi. Meski berbagai upaya telah dilakukan, penyebab penurunan partisipasi masih dikaji. Pemerintah menilai faktor yang memengaruhi cukup kompleks, mulai dari preferensi keluarga hingga dinamika sosial.
Dengan strategi yang diperkuat, pemerintah berharap partisipasi KB kembali meningkat. “Target akseptor baru harus tercapai, agar pengendalian penduduk tetap terjaga,” tegas Iche. (dia/dre)
Editor : A. Nugroho