BATU, RADAR BATU – Sebanyak 9.676 petani di Kota Batu tercatat menjadi sasaran penyaluran bantuan sarana produksi (saprodi) pertanian ramah lingkungan.
Jumlah tersebut merupakan bagian dari sekitar 21 ribu petani yang terdata di Kota Batu melalui Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).
Program tersebut telah menjangkau 22 desa dan kelurahan. Kelurahan Ngaglik dan Desa Bulukerto tercatat belum tersentuh program pertanian ramah lingkungan yang dijalankan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan KP) Kota Batu.
Baca Juga: Kapolri Larang Seluruh Personel Polri Gunakan Vape, Pelanggar Terancam Sanksi Pidana
Staf Teknis Bidang Prasarana Pertanian Distan KP Kota Batu Yudha Adi Prabayu mengatakan, bantuan yang disalurkan mencakup pupuk organik padat dan sarana pendukung budidaya.
Salah satunya pupuk organik bersubsidi berbentuk granul atau butiran dengan ukuran sekitar 2–4,75 milimeter.
Ukuran tersebut mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 7763 dan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 261 Tahun 2019 tentang persyaratan teknis minimal pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah.
Baca Juga: Penegakan Hukum Karhutla Indonesia-Singapura Disorot, KLH Usut Kebakaran di 335 Konsesi
“Sedangkan bantuan pupuk nonsubsidi yang disalurkan itu berbentuk serpihan longgar yang mudah ditebar atau remah,” ungkap Yudha.
Selain pupuk, petani juga mendapat bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan). Di antaranya mesin semprot serbaguna atau power sprayer, traktor, dan kultivator.
Peralatan tersebut diharapkan membantu mengatasi keterbatasan tenaga kerja sekaligus meringankan beban petani dalam kegiatan budidaya.
Baca Juga: Tanaman Border Jadi Syarat Sertifikasi Organik
Dukungan sarana produksi menjadi bagian dari upaya memperluas pertanian ramah lingkungan. Program ini tidak hanya mendorong pengurangan ketergantungan terhadap pupuk kimia, tetapi juga diarahkan untuk menjaga kesuburan tanah dan kualitas hasil panen.
Fungsional Pertanian Distan KP Kota Batu Yusuf Efendi menjelaskan, petani yang menerapkan sistem organik juga perlu memenuhi sejumlah ketentuan.
Salah satunya menanam tanaman benteng atau border di sekeliling lahan untuk mengurangi risiko kontaminasi pestisida kimia dari area pertanian konvensional.
Baca Juga: Jangan Buang Ibu Masuk Netflix, Sudah Bisa Ditonton Hari Ini
Produk organik juga harus melalui sertifikasi Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman (LeSOS). Pengujian mencakup sampel tanah dan air. Sertifikat berlaku selama tiga tahun, dengan pengawasan dan audit ulang setiap tahun.
Pemenuhan standar tersebut membuka peluang pemasaran melalui jaringan ritel modern di sejumlah daerah, mulai Malang, Pasuruan, Sidoarjo, hingga Surabaya.
Produk yang memenuhi ketentuan dapat mencantumkan kode khusus atau barcode untuk menelusuri riwayat produksinya.
Baca Juga: No Na Kunjungi Podcast Keluarga Artis, Berbincang Panjang Bersama 2 Anggota NPD
Dari sisi nilai ekonomi, Yusuf mencontohkan harga sawi konvensional yang berkisar Rp 5 ribu per kilogram. Sementara itu, sawi organik bersertifikat dapat mencapai Rp 15 ribu hingga Rp 20 ribu per kilogram.
Melalui bantuan pupuk, alsintan, dan pendampingan penerapan standar organik, Pemkot Batu berharap petani mampu menjaga produktivitas sekaligus meningkatkan kualitas hasil pertanian.
Editor : Fajar Andre Setiawan