BATU, RADAR BATU – Pemolesan total wajah Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu kembali menjadi perbincangan publik. Gelombang protes marak setelah sebuah konsep desain arsitektur bergaya kolonial untuk Gedung DPRD Kota Batu yang baru beredar luas di media sosial Instagram.
Desain megah tersebut mengusung konsep 3 pilar utama yang membagi massa bangunan menjadi 3 lantai ditambah 2 lantai basement di atas lahan kurang lebih 2.400 meter persegi per lantai. Desain tersebut direncanakan memiliki fasilitas inner courtyard sebagai sirkulasi udara alami dan area plaza terbuka yang luas di bagian depan untuk ruang penyampaian aspirasi masyarakat.
Namun alih-alih mendapatkan apresiasi, konsep megah bernilai fantastis tersebut justru memanen kritik tajam dari warganet. Banyak masyarakat yang mempertanyakan urgensi pembangunan gedung tersebut di tengah kondisi ekonomi yang dinilai masih sulit.
Akun @wahyuofs menuliskan kritiknya “Koyok gaonok urgensi liane ae (seperti tidak ada urgensi lain saja)". Senada dengan hal tersebut, akun @yulianto7700 turut memberikan komentar pedas “Ndak ada fungsinya, gedung megah, yang sekarang aja masih layak lebih baik dananya untuk pendidikan dan kesehatan lebih bermanfaat,” tegasnya.
Terpisah, Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto menegaskan, megaproyek yang diwacanakan menelan anggaran hingga Rp 70 miliar tersebut resmi dibatalkan. Rencana renovasi total ini awalnya diusulkan masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026.
"Mengingat kondisi keuangan yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembangunan, apalagi juga ada efisiensi anggaran, jadi kami harus lebih selektif," tegas Heli.
Dirinya juga mengaku, jika pemerintah daerah memilih legowo dan mengalihkan alokasi dana jumbo tersebut ke program-program pelayanan publik dasar yang bersinggungan langsung dengan masyarakat bawah.
Penulis: Rori Dinanda Bestari
Editor : A. Nugroho