Koordinasi dengan Pemerintah Pusat Akan Lebih Intens
BATU - Pemangkasan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Batu sebesar 52 persen membuat arah pembangunan tahun 2026 berubah signifikan. Dari usulan awal Rp76 miliar, hanya Rp36 miliar yang disetujui. Kondisi itu membuat Disperkim fokus pada infrastruktur dasar yang langsung dibutuhkan masyarakat.
Kepala Disperkim Kota Batu Arief As Siddiq mengatakan penyesuaian anggaran justru memberi ruang untuk memperkuat prioritas layanan publik. Pemangkasan ini tidak berdampak buruk. Justru membuat proyek fisik tahun depan bisa lebih fokus pada program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Program yang akan digenjot meliputi peningkatan jalan lingkungan, perbaikan drainase, sanitasi, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), serta pemenuhan akses air bersih. Menurut Arief, seluruhnya selaras dengan visi misi pembangunan daerah dan kebutuhan riil permukiman. Disperkim juga membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga.
Salah satunya melalui penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR). Sementara itu, proyek-proyek besar yang sebelumnya masuk agenda 2026 belum dapat direalisasikan. Salah satunya pembangunan gedung DPRD Kota Batu. Arief menegaskan keputusan pembangunan gedung berada di tangan pimpinan daerah.
“Kami bertugas sebagai pelaksana teknis saja. Jika ditetapkan sebagai prioritas maka kami siap mengeksekusi,” ungkapnya. Penundaan juga terjadi pada rencana perbaikan Stadion Gelora Brantas yang membutuhkan anggaran ratusan miliar rupiah. Pihaknya membuka opsi kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mengejar kebutuhan pendanaan tersebut.
Kepala Bidang Cipta Karya Disperkim Kota Batu Syeh Zaenal Arifin menambahkan Detail Engineering Design (DED) stadion dan gedung DPRD telah rampung. Dalam DED itu, kebutuhan anggaran tercatat sekitar Rp80 miliar untuk gedung DPRD dan Rp390 miliar untuk Stadion Brantas.
Proposal perbaikan stadion juga sudah diajukan ke Kementerian PUPR RI dan Kemenpora RI. Desain stadion masih bisa disesuaikan jika pendanaan pusat tidak mencukupi. Pasalnya, proyek tersebut bisa dijalankan secara bertahap. Kedua proyek besar itu tetap masuk rencana jangka panjang.
Namun, pelaksanaannya bergantung pada hasil kajian lanjutan dan dukungan pendanaan pusat. Skema pembiayaan multi years juga akan dipertimbangkan kembali. Dengan strategi penyesuaian 2026 ini, dia berharap kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi tanpa mengabaikan agenda pembangunan berskala besar di masa mendatang. (dia/dre)
Editor : A. Nugroho