BATU – Rapat pra-koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kembali digelar di Balai Kota Among Tani kemarin (24/10). Agenda tersebut menjadi sinyal persoalan stunting di kota wisata itu masih menjadi sorotan meski program penanganannya terus bergulir.
Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Batu Zadim Effisiensi itu diikuti 33 peserta dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) mulai Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, hingga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
Seluruh camat juga turut diundang untuk menyelaraskan langkah lintas sektor dalam mengejar target nasional penurunan stunting. Zadim menegaskan pertemuan itu bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan upaya memperkuat konsolidasi antarlembaga.
“Pertemuan ini menjadi evaluasi dan penataan ulang strategi agar kerja lintas sektor lebih terarah dan berdampak nyata,” kata Zadim. Namun di balik upaya koordinatif itu, Pemkot Batu menghadapi kenyataan pahit bahwa angka stunting di wilayahnya stagnan.
Hal itu diakui langsung oleh Andri Wijaya, perwakilan Bappelitbangda Kota Batu. “Kita belum maksimal di tahun ini. Tahun kemarin kita intens membahas, tapi angkanya tidak turun, apalagi kalau dibiarkan,” ujarnya menegaskan.
Pernyataan itu mencerminkan bahwa program percepatan yang dijalankan belum cukup menekan angka anak kekurangan gizi kronis di Kota Batu. Beberapa kalangan menilai persoalan koordinasi lintas dinas dan lemahnya pemantauan di tingkat lapangan menjadi penyebab utama lambannya capaian.
Dalam rapat tersebut, TPPS Kota Batu membahas tiga agenda utama yakni monitoring dan evaluasi program semester I 2025, tata kelola OPD dalam kelembagaan TPPS, serta evaluasi BPKP PPS 2025. Rangkaian acara ditutup dengan penetapan langkah tindak lanjut yang diharapkan dapat mempercepat realisasi program gizi dan sanitasi dasar di masyarakat.
Meski belum ada angka terbaru yang diumumkan secara resmi, pemerintah pusat menargetkan prevalensi stunting nasional turun menjadi 14 persen pada 2024. Kota Batu, dengan tingkat kemiskinan rendah dan dukungan anggaran cukup besar, diharapkan menjadi contoh daerah dengan penurunan tercepat.
Namun, tanpa perbaikan koordinasi dan pengawasan di tingkat keluarga serta posyandu, upaya itu dikhawatirkan hanya berputar di meja rapat. (dia/dre)
Editor : A. Nugroho