BATU, RADAR BATU – Rencana pengalihan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat dinilai dapat memperkuat perlindungan karier pendidik.
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Batu menilai sentralisasi pengelolaan bisa mengurangi potensi intervensi politik lokal terhadap guru dan kepala sekolah.
Ketua PGRI Kota Batu Budi Prasetyo mengatakan guru selama ini berada dalam sistem kepegawaian daerah. Kondisi tersebut dinilai membuka potensi keputusan kepegawaian dipengaruhi kepentingan politik.
“Sering terjadi di daerah lain, guru atau kepala sekolah dimutasi hanya karena dianggap tidak mendukung calon tertentu saat pemilihan,” katanya.
Baca Juga: Kusuma Agrowisata Batu, Wisata Petik Buah dan Rekreasi Seru untuk Liburan Keluarga - Radar Batu
Menurut Budi, pengelolaan guru oleh pemerintah pusat dapat membuat jalur pembinaan dan karier lebih seragam. Guru juga memiliki institusi yang secara khusus menangani kebutuhan profesinya.
Dia membandingkan kondisi tersebut dengan guru di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Pengelolaannya telah lama berada di tingkat pusat.
Selain perlindungan karier, sentralisasi dinilai dapat memperkuat pembinaan guru. Sebab, kebutuhan pendidik tidak hanya berkaitan dengan administrasi kepegawaian.
Baca Juga: Akan Meninggalkan Netflix, Film-Film Warkop DKI Reborn Ini Wajib Kamu Tonton Dahulu - Radar Batu
Guru membutuhkan pengembangan kompetensi, sertifikasi, penilaian kinerja, hingga jenjang karier yang terarah. Karena itu, PGRI meminta perubahan status diikuti desain pembinaan yang jelas.