BATU, RADAR BATU - Cekikan harga pupuk nonsubsidi dan merosotnya kualitas unsur hara tanah memaksa Pemkot Batu mencari jalan keluar taktis. Merespons jeritan petani hortikultura, DLH resmi menawarkan pasokan pupuk kompos hasil olahan sampah organik secara massal.
Ketergantungan pada pupuk kimia terbukti telah membebani biaya produksi sejak subsidi dicabut secara sepihak pada akhir 2022 lalu. Lahan pertanian di Kota Batu pun dinilai kian jenuh. Sebagai penawar, DLH menyodorkan kompos produksi TPA Tlekung dan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS3R).
BACA JUGA: Sang Kudo Kafe Tawarkan Suasana Hangat dan Nyaman Saat Malam Hari
Kepala DLH Kota Batu Dian Fachroni Kurniawan mengklaim ketersediaan pasokan sangat memadai. “Kami memiliki hasil olahan sampah organik menjadi kompos yang berkualitas. Kapasitas produksinya cukup masif, mencapai 5-10 ton per hari,” tegas Dian.
Guna menepis keraguan petani, DLH merancang pembuatan lahan uji coba atau demplot. Pemerintah segera menggandeng sejumlah kelompok tani setempat. Melalui demplot ini, petani bisa membuktikan langsung efektivitas kompos terhadap produktivitas panen.
Distribusi kompos nantinya tak sekadar aksi bagi-bagi gratis. Dian menyebut ada skema pembentukan ekosistem ekonomi melalui integrasi antar-OPD. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) ikut turun tangan.
Ruang diskusi strategis telah dibuka di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Skema ini disandingkan dengan program Cooperative Smart Agriculture Ecosystem (CooSAE). Tujuannya untuk mendesak para petani agar berhimpun dalam wadah koperasi.
Melalui koperasi, daya tawar petani akan menguat dalam menghadapi fluktuasi harga sarana produksi pertanian (saprotan). Koperasi akan menjadi fasilitator utama agar akses distribusi kompos lebih terarah dan berkelanjutan. (ori/dre)
