
BATU, RADAR BATU - Ancaman alih fungsi lahan di tengah derasnya investasi mendorong Pemkot Batu menyiapkan regulasi perlindungan kawasan pertanian. Draf Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) mulai diuji publik dengan melibatkan petani hingga kalangan akademisi di Golden Hill, Jalan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu, kemarin (18/11).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan KP) Kota Batu Thomas Wunang Tjahtjo mengatakan, tekanan alih fungsi lahan menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan sektor pertanian. Pertumbuhan investasi yang pesat membutuhkan instrumen hukum yang tegas. Hal itu agar lahan produktif tidak mudah beralih peruntukan.
“Perda ini menjadi krusial supaya siapa pun, baik investor maupun petani, memiliki kepastian hukum,” paparnya. Uji publik tersebut membahas sejumlah aspek perlindungan lahan, mulai dari pengelolaan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), hingga penetapan LP2B di Kota Batu.
Setelah uji publik, draf rancangan perda (raperda) masih harus melewati sejumlah tahapan. Di antaranya harmonisasi regulasi di tingkat provinsi, pembahasan dalam sidang paripurna, hingga pengundangan dalam lembaran daerah.
Baca Juga: Memasuki Rangkaian Hari Ke-6, Ini Film-Film yang Tayang di Malang World Cinema 2026 Hari Ini
Wali Kota Batu Nurochman menegaskan, regulasi tersebut tidak hanya bertujuan melindungi lahan pertanian. Perda LP2B juga diharapkan memberikan kepastian hukum agar pemanfaatan lahan selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu.
Menurut pria yang akrab disapa Cak Nur itu, implementasi perda nantinya membutuhkan aturan turunan berupa Peraturan Wali Kota (Perwali). Aturan itu akan mengatur lebih rinci sejumlah ketentuan. Misalnya, penyediaan lahan pengganti dan pemberian insentif kepada petani.
“Nanti pengampunya adalah Dinas Pertanian yang merumuskan draf Perwali tersebut,” jelasnya. Pemkot juga akan menginstruksikan sekretaris daerah (sekda) untuk memperkuat koordinasi guna mempercepat proses penyusunan regulasi. Melalui aturan itu, pemerintah berharap petani yang mempertahankan lahan pertanian produktif mendapat kepastian perlindungan sekaligus insentif.

