BATU, RADAR BATU – Rencana pengembangan panas bumi di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Songgoriti memunculkan kekhawatiran terhadap kelestarian sumber air.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur meminta pemerintah mengkaji secara terbuka potensi dampak eksplorasi dan pengembangan proyek tersebut terhadap kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas.
Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur Pradipta Indra Ariono menilai, posisi geografis Kota Batu memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan air.
Di antaranya kawasan arboretum dan titik nol Sungai Brantas di Desa Sumberbrantas. Kawasan tangkapan air di hulu juga berkaitan dengan bentang alam Gunung Arjuno, Welirang, dan Anjasmoro.
Menurut Indra, aktivitas eksplorasi hingga pengembangan panas bumi perlu memperhitungkan dampaknya terhadap keseimbangan hidrologi. Terlebih, kawasan hulu memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan air bagi wilayah di bawahnya.
Indra juga mempertanyakan kebutuhan air dalam operasional proyek panas bumi. Penggunaan air dalam jumlah besar, menurut dia, berpotensi menambah tekanan terhadap sumber daya air setempat.
“Dengan kebutuhan air yang besar, ini menjadi ancaman bagi sumber air yang lain,” sambungnya.
Selain kebutuhan air, Walhi mempertanyakan skema pengelolaan limbah dan sisa produksi. Pemerintah dinilai perlu menjelaskan teknologi yang akan digunakan, termasuk mekanisme pengelolaan fluida panas bumi setelah dimanfaatkan.
“Model pembuangan limbah sisa produksi, apakah akan dialirkan langsung ke sungai atau diinjeksikan kembali ke dalam bumi, juga masih abu-abu,” tuturnya.
Indra turut menyinggung gempa bumi di Pohang, Korea Selatan, pada 2017 yang dikaitkan dengan aktivitas proyek panas bumi dan gempa terinduksi.
