Walhi Soroti Ancaman terhadap Sumber Air dan Hulu Brantas
BATU, RADAR BATU - Rencana eksplorasi panas bumi di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Songgoriti mulai menjadi sorotan. Wilayah seluas 20.340 hektare yang mencakup Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, dan Kota Batu itu masuk dalam daftar lelang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak 19 November 2025. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur mengingatkan potensi risiko ekologis. Terutama terhadap sumber air dan kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas.
Berdasarkan Pengumuman Pelelangan Wilayah Kerja di Daerah Songgoriti Nomor 26.Pm/EK.04/DEP/2025, potensi kapasitas listrik di kawasan tersebut diperkirakan mencapai 35 megawatt elektrikal (MWe) pada skenario P50 dan 22 MWe pada skenario P90. Dokumen tersebut juga mencantumkan potensi kapasitas sekitar 40 megawatt (MW). Perbedaan angka ini perlu dipastikan kembali agar tidak menimbulkan kerancuan.
Direktur Eksekutif Walhi Jatim Pradipta Indra Ariono menilai, masuknya Songgoriti dalam daftar lelang WKP perlu disikapi serius. Menurut dia, dampak proyek panas bumi tidak hanya berpotensi dirasakan Kota Batu. Namun, juga wilayah Malang Raya. Indra menyoroti posisi geografis Kota Batu yang memiliki kawasan penting bagi kelestarian sumber air.
Di antaranya kawasan arboretum dan titik nol Sungai Brantas di Desa Sumberbrantas. Kawasan tangkapan air di hulu juga berkaitan dengan bentang alam Gunung Arjuno, Welirang, dan Anjasmoro. Menurut dia, aktivitas eksplorasi dan pengembangan panas bumi perlu memperhitungkan dampaknya terhadap keseimbangan hidrologi.
Terlebih, kawasan hulu tersebut memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan air bagi wilayah di bawahnya. Indra juga mempertanyakan kebutuhan air dalam operasional proyek panas bumi. Menurut dia, penggunaan air dalam jumlah besar berpotensi menambah tekanan terhadap sumber daya air setempat.
“Dengan kebutuhan air yang besar, ini menjadi ancaman bagi sumber air yang lain,” sambungnya. Ia mengingatkan, perubahan kondisi lingkungan di kawasan tangkapan air dapat berdampak terhadap ketersediaan air. Karena itu, kajian mengenai kebutuhan air, dampak terhadap mata air, dan mitigasi harus dipublis sejak tahap perencanaan.
Selain kebutuhan air, Walhi mempertanyakan skema pengelolaan limbah dan sisa produksi. Indra menilai, pemerintah perlu menjelaskan teknologi yang akan digunakan. Termasuk mekanisme pengelolaan fluida panas bumi setelah dimanfaatkan. “Model pembuangan limbah sisa produksi, apakah akan dialirkan langsung ke sungai atau diinjeksikan kembali ke dalam bumi, juga masih abu-abu,” tuturnya.
Indra turut menyinggung peristiwa gempa bumi di Pohang, Korea Selatan, pada 2017. Peristiwa tersebut berkaitan dengan aktivitas proyek panas bumi yang memicu gempa terinduksi. Menurut dia, pengalaman tersebut menunjukkan pengembangan energi panas bumi tetap memiliki risiko yang harus dikaji secara serius.
Di Indonesia, Walhi mencatat sejumlah persoalan dalam pengembangan proyek panas bumi. Persoalan tersebut antara lain lantaran adanya penolakan warga, dugaan pencemaran lingkungan, hingga insiden yang berkaitan dengan paparan gas hidrogen sulfida (H₂S). Indra menyebut wilayah Lumajang dan Dieng perlu menjadi bahan evaluasi.