BATU, RADAR BATU – Rencana pengembangan panas bumi atau geothermal di Songgoriti berpotensi memunculkan penolakan masyarakat jika pemerintah tidak membuka kajian lingkungan secara transparan.
Pengalaman penolakan proyek di kawasan Arjuno menjadi salah satu peringatan bagi pemerintah agar tidak mengabaikan aspirasi warga.
Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu Asmadi mengatakan, isu panas bumi sensitif karena berkaitan dengan risiko lingkungan dan ketersediaan sumber air masyarakat.
“Dulu waktu diusulkan di kawasan Arjuno ada penolakan warga yang mengkhawatirkan dampak lingkungan, sekarang wacananya geser ke Songgoriti, penolakannya tentu tetap kuat jika tidak ada transparansi,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) maupun pihak pengembang melibatkan masyarakat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu sejak tahap penyusunan studi kelayakan atau feasibility study.
Menurut dia, warga perlu mengetahui potensi dampak proyek terhadap lingkungan dan sumber air. Pemerintah juga harus menjelaskan langkah mitigasi yang disiapkan sebelum kegiatan eksplorasi maupun pengembangan dilakukan.
“Masyarakat harus diajak bicara dulu, dipaparkan kajiannya bersama Pemkot dan warga,” tegasnya.
Asmadi menekankan, investasi tidak boleh mengorbankan keselamatan ruang hidup masyarakat. Jika kajian menunjukkan dampak yang merugikan kelestarian alam dan masyarakat belum dapat menerima rencana tersebut, proyek tidak boleh dipaksakan.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur Pradipta Indra Ariono juga menilai pemerintah daerah perlu memperkuat perlindungan lingkungan.
Meski sebagian besar kewenangan perizinan sektor energi berada di pemerintah pusat, Pemkot Batu masih memiliki ruang untuk mengeluarkan kebijakan perlindungan sumber daya air.