Oleh: Dhea Amastasyia Nadira
Dalam konteks Hubungan Internasional, perseteruan antara Israel dan Iran tidak dapat dianggap sekadar masalah regional. Perseteruan ini telah menjadi isu intermestik, yaitu fenomena di mana interaksi internasional secara langsung mempengaruhi situasi domestik suatu bangsa, termasuk Indonesia. Globalisasi telah menghilangkan batas yang jelas antara "luar negeri" dan "dalam negeri", membuat konflik di Timur Tengah dapat memicu efek domino yang berdampak pada kebijakan publik nasional.
Dari sisi ekonomi, dampak paling signifikan dapat dilihat di sektor energi. Ketegangan antara Iran dan Israel mengganggu kestabilan pasokan minyak global, terutama karena ancaman terhadap jalur penting seperti Selat Hormuz. Hal ini mengakibatkan kenaikan harga minyak di seluruh dunia dan menciptakan tekanan inflasi di banyak negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara yang masih bergantung pada energi impor, Indonesia harus menghadapi konsekuensi berupa peningkatan subsidi dan tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bahkan, pemerintah diperkirakan memerlukan tambahan subsidi energi dalam jumlah cukup besar untuk mempertahankan kestabilan harga dalam negeri.
Selain itu, perseteruan ini juga berpengaruh pada sektor keuangan serta industri domestik. Ketidakpastian global menyebabkan aliran modal keluar, memperkuat nilai dolar AS, serta menekan nilai tukar rupiah dan pasar lokal. Dari segi industri, hambatan dalam rantai pasokan global dan biaya logistik yang meningkat juga memengaruhi produksi lokal. Ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Indonesia masih sangat rentan terhadap guncangan dari luar.
Dari perspektif ilmu pemerintahan, masalah ini bukan hanya membahas aspek ekonomi, tetapi juga terkait dengan kemampuan negara dalam menghadapi tekanan global. Indonesia menghadapi dilema kebijakan: di satu sisi perlu menjaga stabilitas dalam negeri melalui subsidi dan intervensi ekonomi, sementara di sisi lain harus mempertahankan kredibilitas fiskal dan kestabilan makroekonomi. Konflik ini bahkan berpotensi memperbesar defisit anggaran serta memengaruhi kebijakan moneter seperti suku bunga dan kestabilan nilai tukar.
Lebih jauh, konflik antara Israel dan Iran juga menguji posisi politik luar negeri Indonesia. Dengan prinsip bebas aktif, Indonesia diharapkan untuk tetap netral dan mendorong upaya perdamaian, tetapi tekanan geopolitik global sering kali membatasi kemampuan tersebut. Indonesia perlu menjaga hubungan dengan berbagai pihak sekaligus—baik negara di Timur Tengah maupun kekuatan global—agar kepentingan ekonomi dan keamanan nasional terjaga. Ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri tidak bisa dipisahkan dari kepentingan domestik.
Saya berpendapat, perseteruan antara Israel dan Iran menyoroti kelemahan mendasar Indonesia dalam menghadapi era globalisasi, yaitu ketergantungan yang tinggi terhadap sistem global, terutama di bidang energi. Selama ketergantungan ini belum bisa diatasi, setiap konflik internasional akan selalu menjadi ancaman bagi stabilitas dalam negeri. Negara biasanya bersikap reaktif—menyesuaikan kebijakan setelah dampak terjadi—daripada bersikap preventif dengan membangun ketahanan nasional yang kuat.
Dengan demikian, isu intermestik dalam konflik Israel dan Iran menunjukkan bahwa tantangan pemerintah modern tidak hanya terpusat pada pengelolaan urusan dalam negeri, tetapi juga pada antisipasi terhadap dinamika global. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat ketahanan energi, mendiversifikasi sumber daya, dan meningkatkan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter. Tanpa langkah-langkah tersebut, Indonesia akan tetap dalam posisi rentan—menjadi korban yang terimbas, tetapi tidak memiliki kontrol atas sumber krisis yang muncul.
Penulis adalah mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang
Editor : Kholid Amrullah