BATU, RADAR BATU - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Batu masih tergolong minim. Dari target yang dipatok sebesar Rp 7 miliar, Pemkot Batu baru mengantongi Rp 1,7 miliar atau sekitar 24,32 persen pada tahun lalu. Fakta tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna Jawaban Wali Kota Atas Pandangan Umum Fraksi di Gedung DPRD Kota Batu, Senin lalu (22/6).
Wali Kota Batu Nurochman menilai capaian tersebut masih jauh dari kata optimal. Meski angka setoran mencatatkan kenaikan Rp 46,2 juta dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Namun, realisasi di lapangan dinilai belum sebanding dengan potensi aslinya.
BACA JUGA: Jumlah Bidan Stagnan di Angka 180, IBI Jamin Layanan Persalinan Tiap Desa Terkover
Pria yang akrab disapa Cak Nur itu menyebut ada sejumlah faktor teknis yang mengganjal setoran retribusi. Masalah utama berakar pada lemahnya pengawasan dan ketidakdisiplinan juru parkir (jukir). Praktik di lapangan menunjukkan jukir kerap enggan merobek dan memberikan karcis kepada pengguna jasa.
Selain itu, banyak jukir yang mengambil jatah karcis tidak sesuai dengan potensi riil di lokasi tugasnya. “Banyak jukir tidak mematuhi batas waktu penyetoran karcis selama satu bulan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS),” papar Cak Nur.
BACA JUGA: Nasib Sekda Kota Batu Belum Diputuskan, Wali Kota Minta Publik Bersabar
Guna menekan angka kebocoran, Pemkot Batu meminta masyarakat ikut proaktif mengawasi dengan cara selalu meminta karcis sebelum meninggalkan lokasi. Sebab, pengawasan di lapangan tidak bisa hanya mengandalkan petugas dari instansi terkait.
BACA JUGA: Kawal Piala Dunia 2026 Tanpa Kelaparan, Intip 3 Promo Makanan Cepat Saji Teman Setia Nobar
Persoalan kian pelik lantaran fasilitas gate parkir elektronik di Pasar Induk Among Tani dan Alun-Alun Kota Batu tak kunjung difungsikan maksimal. Fasilitas Tempat Khusus Parkir (TKP) yang diproyeksikan menjadi lumbung baru PAD itu nyatanya masih sering memble akibat terkendala urusan teknis.
Menyikapi rentetan masalah itu, Cak Nur mendorong percepatan digitalisasi sistem perparkiran secara masif sebagai solusi utama. “Komitmen kami jelas, Pemkot Batu akan memperluas digitalisasi melalui kanal pembayaran nontunai. Langkah ini penting demi meningkatkan transparansi dan mencegah kebocoran anggaran ke depan,” tegasnya. (ori/dre)
Editor : Fajar Andre Setiawan