BATU - Temuan dua pekerja migran ilegal mendorong Pemerintah Kota Batu memperketat pengawasan dan pencegahan keberangkatan nonprosedural.
Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Kota Batu Suhartini Ningsih menegaskan, pencegahan PMI ilegal menjadi fokus utama tahun ini.
Menurutnya, pekerja yang berangkat tanpa prosedur resmi sangat rentan terhadap berbagai risiko, mulai dari eksploitasi hingga tindak pidana perdagangan orang.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tapi menyangkut keselamatan pekerja,” tegasnya.
Sejumlah langkah disiapkan untuk menutup celah tersebut. Di antaranya pendataan warga yang bekerja ke luar negeri melalui pemerintah desa dan kelurahan, sinkronisasi data calon PMI, serta verifikasi dokumen secara ketat.
Pemerintah juga mengandalkan sistem digital melalui Siskop2mi yang dikelola Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk memantau data pekerja secara real time.
BACA JUGA Banjir Landa Bumiaji Kota Batu: Rumah Warga Terendam Lumpur, Jalan Rusak, BPBD Minta Tetap Waspada
Selain itu, edukasi akan diperluas hingga ke tingkat sekolah, khususnya SMK, guna meningkatkan literasi migrasi aman sejak dini.
BACA JUGA Pemkot Batu Penuhi Janji, Peraih Emas Porprov Terima Beasiswa 1.000 Sarjana
PMI legal juga diwajibkan terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan dari berbagai risiko kerja.
“Jangan tergiur tawaran kerja instan. Pastikan melalui jalur resmi agar hak dan perlindungan tetap terjamin,” pungkasnya.
Editor : Fajar Andre Setiawan