BATU - Arah pembangunan Kota Batu tahun 2027 mulai dipetakan. Pemerintah Kota Batu membahas skala prioritas program tiap kecamatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD 2027 di Golden Tulip Holland Resort Batu kemarin (16/3).
Pembahasan itu menjadi tahap awal untuk menyaring usulan yang dinilai paling mendesak dan strategis. Di tengah tekanan efisiensi fiskal, pemkot menegaskan tidak semua usulan akan otomatis masuk daftar program.
Baca juga Pemuda Asal Kota Malang Tewas setelah Tabrak Truk Parkir di Jalan Ir Soekarno Kota Batu
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Batu Bangun Yulianto mengatakan, total ada 150 usulan dari tingkat kecamatan yang telah dihimpun. Rinciannya, 66 usulan dari Kecamatan Bumiaji, 42 usulan dari Kecamatan Batu, dan 42 usulan dari Kecamatan Junrejo.
“Setiap wilayah memiliki fokus berbeda sesuai karakter dan kebutuhannya,” ujarnya. Untuk Kecamatan Batu, prioritas diarahkan pada penataan kawasan perkotaan. Usulan yang mengemuka meliputi revitalisasi drainase di titik rawan genangan, pemasangan saluran u-ditch, serta peningkatan kualitas jalan aspal di kawasan permukiman.
Baca juga Pedagang Pakaian Pasar Induk Among Tani Kota Batu Terpuruk, Sehari Cuma Laku 4 Potong
Kecamatan Bumiaji diposisikan sebagai penopang sektor agrowisata dan pengembangan sumber daya manusia. Usulan yang masuk antara lain peningkatan sarana desa wisata, penguatan sektor perikanan melalui kolam ikan, hingga pelatihan sertifikasi usaha bagi pelaku ekonomi lokal.
“Kami ingin potensi alam di Bumiaji dikelola SDM yang kompeten dan memiliki legalitas yang jelas,” kata Bangun. Sementara itu, Kecamatan Junrejo diarahkan pada penguatan konektivitas wilayah. Fokusnya mencakup pembangunan jembatan penghubung antardesa serta pembukaan dan peningkatan akses jalan tembus baru.
Baca juga Program Satu Desa Satu Dokter di Kota Batu Baru Menjangkau 16 Wilayah
Langkah itu dinilai penting untuk memecah kepadatan di jalur utama sekaligus membuka simpul ekonomi baru di wilayah pinggiran. Meski usulan fisik masih mendominasi, pemkot menyebut sektor ekonomi kreatif dan UMKM tetap mendapat perhatian. Kedua sektor itu dinilai punya daya ungkit terhadap perekonomian daerah.
Bangun menegaskan, penyusunan program akan dilakukan lebih selektif. Penyesuaian transfer dana dari pemerintah pusat membuat pemkot harus cermat menentukan prioritas belanja. “Kami harus jeli memilih usulan yang benar-benar mendesak dan strategis agar anggaran yang dikeluarkan berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Wali Kota Batu Nurochman menyebut penyesuaian usulan masyarakat dengan kondisi keuangan daerah menjadi tantangan tersendiri. Untuk itu, dirinya berkomitmen bertumpu pada penguatan kelembagaan dan ekonomi di tingkat desa. “Dengan begitu, dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat di tingkat bawah,” jelasnya.
Pria yang akrab disapa Cak Nur itu berkomitmen memprioritaskan program yang diusulkan oleh pemerintah desa. "Kami mengalokasikan maksimal dua usulan prioritas dari setiap desa untuk di-cover APBD, di luar alokasi dana desa (ADD) yang sudah ada," tegasnya.
Editor : Fajar Andre Setiawan