Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Kota Batu Tagih Janji Hilirisasi dan Diskon Pajak

R
PRODUK UNGGULAN: Petani di Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji memanen brokoli beberapa waktu lalu.
PRODUK UNGGULAN: Petani di Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji memanen brokoli beberapa waktu lalu.

Advertisement

 

BATU, RADAR BATU - Rancangan Peraturan Daerah Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Raperda LP2B) Kota Batu mendapat sorotan tajam dari pihak legislatif. Pasalnya, aturan perlindungan kawasan agraris kerap berujung menjadi instrumen pengekang yang memiskinkan penggarap jika tak dibarengi jaminan kesejahteraan.

Kebijakan tata ruang ini dituntut untuk tidak sekadar menjadi alat pengunci lahan, melainkan wajib dirombak menjadi tameng ekonomi bagi para petani lokal. Juru Bicara DPRD Kota Batu Sudjono Djonet menegaskan napas kelestarian lahan berbanding lurus dengan isi kantong penggarapnya.

Aturan pelarangan alih fungsi lahan dinilai prematur tanpa adanya intervensi negara yang memihak nasib buruh tani. Parlemen lantas menyodorkan tuntutan insentif konkret bagi lahan yang terjerat zona LP2B. Skemanya mencakup diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), injeksi sarana produksi pertanian (saprodi), dan kemudahan akses kredit permodalan.

“Kompensasi ini sangat krusial. Petani butuh motivasi riil untuk terus menggarap sawahnya, bukan malah dibiarkan terhimpit ekonomi hingga tergiur menjual aset kepada spekulan tanah,” urai Djonet. Tekanan ekonomi pascapanen sering kali menjadi pintu masuk alih fungsi lahan agraris.

Oleh karena itu, dewan turut mendesak pihak eksekutif untuk mengintervensi pasar. Jaminan serapan panen dan stabilitas harga mutlak diwujudkan. Selain itu, pendampingan teknologi pertanian harus disuntikkan secara berkala guna melipatgandakan produktivitas hasil bumi. Solusi pamungkas yang disodorkan parlemen adalah hilirisasi sektor agraris.

Praktik konvensional jual-beli gabah atau sayur mentah harus mulai ditinggalkan. Pemerintah daerah diminta memfasilitasi pengolahan pascapanen yang lebih modern. “Termasuk penguatan branding produk lokal dan pemangkasan rantai distribusi yang selama ini merugikan petani,” imbuh Djonet. (ori/dre)

Advertisement

Artikel Terkait

Tinggal 295 Hektare, Sawah Batu Terancam Punah

Tinggal 295 Hektare, Sawah Batu Terancam Punah

Lahan pertanian di Kota Batu kian menyusut, digerus pembangunan hotel dan vila. Bagaimana nasib identitas agraris kota wisata ini ke depan?

Pemkot Batu Siapkan Perda RPPLH 30 Tahun untuk Selamatkan Mata Air dari Alih Fungsi Lahan

Pemkot Batu Siapkan Perda RPPLH 30 Tahun untuk Selamatkan Mata Air dari Alih Fungsi Lahan

Pemkot Batu siapkan Perda RPPLH untuk melindungi mata air dan kawasan resapan melalui pembangunan berkelanjutan selama 30 tahun.

Perda RPPLH Disiapkan untuk Selamatkan Mata Air, Pemkot Ajak Malang Raya Ikut Tanggung Jawab Pulihkan Ekosistem Hulu Brantas

Perda RPPLH Disiapkan untuk Selamatkan Mata Air, Pemkot Ajak Malang Raya Ikut Tanggung Jawab Pulihkan Ekosistem Hulu Brantas

Pemkot Batu siapkan Perda RPPLH untuk melindungi mata air dan kawasan resapan dari alih fungsi lahan selama 30 tahun ke depan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer