Nasional Kota Batu Hari Ini Wisata & Kuliner Kriminal-Kasuistika Ekonomi & Bisnis Pendidikan Opini

Universal Health Coverage Kota Batu Capai 98 Persen

Fajar Andre Setiawan • Kamis, 29 Januari 2026 | 09:55 WIB
RAIH PENGHARGAAN: Wali Kota Batu Nurochman berpose usai mendapat penghargaan di Jakarta International Expo (JIExpo), Selasa lalu (27/1).
RAIH PENGHARGAAN: Wali Kota Batu Nurochman berpose usai mendapat penghargaan di Jakarta International Expo (JIExpo), Selasa lalu (27/1).

BATU - Perluasan jaminan kesehatan menorehkan capaian signifikan. Tingkat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 98 persen. Itu membuat Kota Batu meraih Universal Health Coverage (UHC) Award kategori Madya pada awal 2026. Capaian ini menandai hampir seluruh warga telah terlindungi skema jaminan kesehatan nasional.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti kepada Wali Kota Batu Nurochman di Jakarta International Expo pada Selasa lalu (27/1).

Masuknya Kota Batu ke kategori madya didasarkan pada tiga indikator utama. Pertama, cakupan kepesertaan JKN mencapai 98 persen. Kedua, tingkat keaktifan peserta melampaui 80 persen. Ketiga, alokasi anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) menembus 38 persen. Angka tersebut jauh di atas ambang batas nasional sebesar 30 persen.

Wali Kota Batu Nurochman menyebut, keberpihakan anggaran menjadi fondasi utama pencapaian tersebut. “Realisasi PBI kami melampaui standar nasional. Ini komitmen nyata agar kelompok rentan tetap terlindungi,” ujar wali kota yang akrab disapa Cak Nur itu.

Menurutnya, jaminan kesehatan bukan sekadar program sosial. Namun, sekaligus investasi jangka panjang. Tujuannya untuk menjaga kualitas hidup masyarakat. Ia menilai penghargaan UHC mencerminkan tingkat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada kebutuhan dasar warga.

Namun, Nurochman menegaskan capaian kepesertaan belum menjadi garis akhir. Tantangan berikutnya yakni pemerataan dan peningkatan mutu layanan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). “Akses harus adil, kualitas harus setara. Karena itu, kami mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor,” katanya.

Senada dengan itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengingatkan agar daerah tidak terjebak euforia angka kepesertaan semata. Keberlanjutan pembiayaan dan kualitas layanan, menurutnya, harus menjadi prioritas lanjutan.

“Capaian UHC bukan hanya soal kartu kepesertaan, tapi soal layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Terutama di daerah dengan pembangunan pariwisata yang pesat seperti Kota Batu,” ujar pria yang akrab disapa Gus Imin itu. (ori/dre)

Editor : Aditya Novrian
#uhc #kota batu #Fasyankes #jkn