DI MASA jayanya, Songgoriti berdiri sejajar dengan Taman Rekreasi Selecta. Setiap akhir pekan, kawasan ini dipadati wisatawan. Khususnya yang ingin merasakan sensasi pemandian air panas alami. Kendaraan berderet, pasar wisata ramai, dan pelaku UMKM tumbuh mengikuti denyut wisata yang berjalan cepat.
Kuliner khas seperti sate kelinci menjadi ikon. Pasar Songgoriti hidup dari pagi hingga sore. Roda ekonomi berputar tanpa henti. Kondisi itu menciptakan ruang penghidupan bagi ratusan warga sekitar. Saat itu, Songgoriti bukan sekadar kawasan wisata. Namun, juga pusat aktivitas ekonomi rakyat.
Sayangnya, waktu berjalan dan sejarah berbelok arah. Kini, kejayaan itu perlahan menguap. Keramaian digantikan sunyi. Bangunan-bangunan tua berdiri sebagai saksi bisu masa lalu yang tak terawat. Di balik tembok kusam dan kios yang menutup pintu, satu persoalan mengemuka. Yakni status kepemilikan aset yang tak pernah benar-benar tuntas.
Kelompok Kerja (Pokja) Peningkatan Status Kota Batu menilai persoalan Songgoriti berakar sejak masa transisi otonomi daerah. Ketua Pokja, Andrek Prana, menyebut benang kusut itu bermula ketika Kota Batu resmi berdiri sebagai daerah otonom.
Merujuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu, seluruh aset milik Kabupaten Malang yang berada di wilayah administratif Kota Batu seharusnya diserahkan kepada pemerintah kota yang baru terbentuk saat itu. Termasuk Songgoriti.
“Masalahnya, saat itu Songgoriti sedang terikat kerja sama dengan pihak ketiga,” ujar Andrek. Kerja sama tersebut, menurutnya, justru menjadi titik awal persoalan. Pengelolaan yang tidak optimal membuat hak pengelolaan aset berpindah tangan.
Investor yang gagal mengembangkan kawasan tersebut kemudian melepas aset tanpa menjadikannya sebagai jaminan yang kuat. Ketika pendanaan tak tertutup, aset itu pun masuk ke proses lelang. Bukan sekali, melainkan berulang kali.
“Kalau saya tidak salah, sampai sembilan kali berpindah tangan,” ungkap Andrek. Meski demikian, secara hukum, posisi Pemerintah Kota Batu sangat kuat. Pasal 14 UU Nomor 11 Tahun 2001 secara eksplisit mewajibkan Bupati Malang untuk menginventarisasi dan menyerahkan seluruh aset, baik tanah, bangunan, maupun barang tidak bergerak.
“Ini bukan tafsir bebas. Aturannya jelas,” tegasnya. Dalam regulasi itu pula ditegaskan urusan pekerjaan umum, pariwisata, hingga penanaman modal merupakan kewenangan otonom Kota Batu. Dengan dasar tersebut, Pokja menilai tidak ada alasan hukum untuk terus membiarkan Songgoriti berada dalam ketidakpastian.
Namun hukum, menurut Andrek, tidak akan bergerak tanpa kehendak politik. Ia menilai pengembalian status aset Songgoriti ke Kota Batu bukan misi mustahil. Asalkan ada visi yang selaras antara pemerintah daerah.
Pokja mendorong Pemkot Batu segera membentuk tim khusus yang fokus menyelesaikan status hukum sekaligus menyiapkan peta jalan revitalisasi kawasan. Tim ini diharapkan mampu mengkaji langkah teknis. Mulai dari pendekatan hukum, skema pengelolaan, hingga konsep pengembangan wisata yang relevan dengan zaman.
“Langkah pertama adalah kemauan untuk melangkah,” kata Andrek. Ia menekankan, selama Songgoriti terus dibiarkan dalam status abu-abu, kawasan itu akan tetap menjadi beban sejarah, bukan aset masa depan.
Padahal, Songgoriti memiliki peluang besar untuk kembali hidup sebagai pusat ekonomi kreatif, ruang UMKM, dan destinasi wisata unggulan. “Songgoriti seharusnya tidak dikenang sebagai aset terbengkalai, tapi sebagai warisan yang berhasil diselamatkan dan dikembalikan ke masa keemasannya dengan wajah baru,” pungkasnya. (*/dre)
Editor : Aditya Novrian