BATU - Pemerintah Kota (Pemkot) Batu memasang target agresif dalam menurunkan angka pengangguran pada 2026. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada di kisaran 3,33-3,21 persen. Target ini menjadi pekerjaan rumah serius, mengingat capaian tahun sebelumnya belum sepenuhnya memenuhi sasaran.
Pada 2025, Pemkot Batu hanya mampu menekan pengangguran hingga 3,53 persen, atau turun sekitar 0,1 persen dari tahun sebelumnya. Padahal, target yang dipasang kala itu berada di rentang 3,89-3,38 persen. Selisih antara target dan realisasi inilah yang kini menjadi pijakan evaluasi sekaligus tantangan baru.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Batu Thomas Wunang Tjahtjo mengatakan, upaya penurunan pengangguran kini disusun lebih menyeluruh. Mulai dari sisi pendidikan hingga penempatan kerja. Salah satu fokus utama yakni revitalisasi pendidikan vokasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan riil dunia usaha.
“Pendekatannya tidak lagi sekadar link and match jurusan dengan pekerjaan. Yang kami tekankan adalah penguasaan keahlian sesuai kebutuhan perusahaan,” ujar Wunang. Ia menilai, selama ini banyak lulusan SMK tidak terserap bukan karena minimnya peluang kerja, melainkan karena persepsi sempit tentang linearitas jurusan.
Di sektor perhotelan, misalnya, perusahaan tidak hanya membutuhkan lulusan perhotelan, tetapi juga tenaga teknik, administrasi, hingga manajemen. Selain pembenahan di hulu, Disnaker juga mengubah pola kerja sama dengan dunia usaha.
Pemkot Batu menggandeng Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk memastikan lowongan kerja lebih dahulu diakses pencari kerja lokal. “Jika ada posisi kosong, kami minta perusahaan langsung menyampaikan informasi ke Disnaker agar bisa segera disalurkan ke pencari kerja,” kata Wunang.
Skema ini diterapkan menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait keterlambatan informasi lowongan kerja. Tak jarang, posisi yang tersedia justru terisi oleh tenaga kerja dari luar daerah. Ke depan, Pemkot juga akan menggelar mini job fair secara berkala di Balai Kota Among Tani sebagai kanal penyaluran tenaga kerja langsung.
Dari sisi distribusi informasi, Disnaker mulai mengoptimalkan media sosial dengan pendekatan yang lebih adaptif. “Pencari kerja sekarang bukan hanya milenial, tapi juga generasi Z. Cara penyampaian informasi harus lebih interaktif dan relevan,” ujarnya.
Meski tantangannya besar, Wunang optimistis target penurunan pengangguran bisa dikejar. Ia menilai karakter Kota Batu sebagai kota wisata membuka peluang kerja tidak hanya di sektor formal, tetapi juga informal dan kewirausahaan. “Batu punya ekosistem yang kuat untuk berdagang, bertani, hingga usaha berbasis wisata,” katanya.
Optimisme itu turut didukung berbagai program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Mulai dari usia sekolah menengah hingga masyarakat umum. Sejumlah pelatihan bahkan dilengkapi sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) guna meningkatkan daya saing pencari kerja.
Sementara itu, Wali Kota Batu Nurochman menegaskan kebijakan penyerapan tenaga kerja telah diintegrasikan dalam berbagai regulasi daerah. Salah satunya dengan mewajibkan investor swasta menyerap minimal 60 persen tenaga kerja lokal. “Ini menjadi syarat utama investasi di Kota Batu,” tegasnya.
Penyerapan tenaga kerja juga ditopang proyek strategis nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan warga sekitar dalam operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan rencana penguatan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
“Dengan skema itu, masyarakat tidak hanya bekerja, tapi juga berdaya. Perputaran ekonomi diharapkan lebih masif,” ujar Nurochman. Selain itu, Pemkot Batu menyiapkan program Seribu Sarjana untuk mencetak sumber daya manusia unggul yang diharapkan mampu menopang kebutuhan industri dan ekonomi daerah dalam jangka panjang. (ori/dre)
Editor : Aditya Novrian