BATU - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batu tetap berjalan selama libur semester ganjil tahun ajara 2025/2026. Namun, cakupannya menyusut signifikan. Data Koordinator Wilayah Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Batu mencatat, hanya 451 siswa saja yang masih tetap menerima MBG dari tiga dapur aktif dari 13 yang ada.
Koordinator SPPG Wilayah Batu, Meita Syahrani, menjelaskan dari total dapur yang ada, hanya SPPG Sidomulyo 2, Ngaglik 1, dan Beji Sarimun yang tetap beroperasi. Sasaran penerima tersebar di sejumlah satuan pendidikan dengan karakteristik berbeda, sehingga menu yang disajikan pun disesuaikan.
Di SPPG Sidomulyo 2, mayoritas penerima merupakan siswa TK dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Menu yang disalurkan berupa makanan kering seperti donat kentang, telur rebus, sari kacang hijau, dan buah. “Penyesuaian menu dilakukan karena sasaran penerima masih usia dini,” ujar Meita.
Sementara itu, SPPG Ngaglik 1 melayani siswa SMA/SMK dengan menu roti abon, susu, buah naga, dan kacang bawang. Adapun SPPG Beji Sarimun menyalurkan MBG untuk jenjang SD dengan menu sari kacang hijau, telur rebus, kacang bawang, jeruk santang, dan susu.
Kepala SD Negeri Beji 1, Abdul Manan, membenarkan bahwa sekolahnya menerima MBG selama libur sekolah. Total ada 320 siswa yang mendapatkan MBG. Distribusinya sudah dimulai sejak 22 Desember. Menurut Manan, selama pendistribusian MBG tidak diterapkan sistem piket. Seluruh guru diminta hadir membantu proses penyaluran.
Sementara itu, siswa datang ke sekolah diantar orang tua dan makanan boleh langsung dibawa pulang. “Tujuannya agar kebutuhan gizi siswa tetap terjaga meski tidak ada kegiatan belajar mengajar. Terlebih selama libur, konsumsi makanan anak dinilai lebih sulit dikontrol,” jelasnya.
Meski demikian, Manan mengakui menemui sejumlah kendala selama pelaksanaannya. Terutama terkait kewajiban siswa atau orang tua untuk datang langsung ke sekolah. “Karena libur, potensi kehadiran dinilai akan sangat kurang maksimal,” tuturnya.
Atas pertimbangan tersebut, pihak sekolah memutuskan hanya menerima MBG selama libur pada pekan ini saja. Selanjutnya, distribusi MBG akan kembali dilakukan saat kegiatan belajar efektif. “Tanggal 5 Januari nanti sudah normal kembali,” ujarnya.
Terpisah, Pakar Kebijakan Publik Universitas Brawijaya, Andhyka Muttaqin, menilai pelaksanaan MBG saat libur sekolah perlu dikaji lebih dalam dari sisi desain kebijakan dan efektivitas implementasi. “Secara tujuan, tentu positif karena kebutuhan gizi tetap terpenuhi. Bahkan dapur tetap beroperasi dan tenaga kerja tetap memperoleh penghasilan,” ujarnya.
Namun, hal tersebut belum serta-merta mencerminkan kebijakan yang efektif. Menurutnya, persoalan utama terletak pada mekanisme distribusi. Ketika siswa atau wali diwajibkan mengambil MBG ke sekolah saat libur, beban justru berpindah ke masyarakat. “Tidak semua orang tua punya waktu dan biaya untuk datang ke sekolah,” ungkapnya.
Bagi kelompok ekonomi bawah, masih kata Andhyka, hal ini justru bisa menjadi beban tambahan. Kondisi tersebut berpotensi membuat kelompok keluarga rentan malah tidak terjangkau program. Jika makanan tidak diambil, tujuan peningkatan gizi siswa menjadi tidak optimal dan berisiko menimbulkan pemborosan anggaran.
Ia juga menyoroti hilangnya kontrol konsumsi saat MBG tidak dimakan langsung di sekolah. “Berbeda ketika di sekolah, pemerintah bisa memastikan makanan dikonsumsi tepat waktu dan sesuai standar gizi,” katanya.
Karena itu, Andhyka menekankan MBG tidak boleh sekadar mengejar angka penyerapan. “Yang lebih penting yakni penyesuaian desain kebijakan dengan konteks, termasuk saat libur sekolah,” pungkasnya. (ori/dre)
Editor : A. Nugroho