BATU - Pembangunan sekolah rakyat mulai dirumuskan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu.
Ada beberapa lokasi yang sudah di lirik.
Mulai dari Panti Sosial Petirahan Anak Bhima Sakti di Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu hingga bekas-bekas bangunan sekolah yang sudah tak terpakai lantaran telah dimerger.
Baca Juga: Sekolah Negeri di Batu Masih Kekurangan 63 Guru
Wali Kota Batu Nurochman menilai program yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto itu selaras dengan misi peningkatan kualitas SDM.
Salah satunya yang juga ingin ia wujudkan melalui program seribu sarjana.
Sekolah rakyat merupakan program pendidikan berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Setiap kota atau kabupaten ditarget memiliki satu sekolah tersebut.
Baca Juga: Libur Sekolah di Batu Bertambah 5 Hari
Pria yang akrab disapa Cak Nur itu mengatakan seluruh kebutuhan biaya akan ditanggung APBN.
Sehingga, pendidikan di sekolah rakyat tidak akan dipungut biaya apapun alias gratis.
Termasuk untuk penyediaan perangkat pembelajaran.
Program tersebut digadang-gadang akan menjadi tonggak baru dalam upaya pemerataan pendidikan dan pemberantasan kemiskinan di Indonesia.
Sekolah rakyat nantinya memiliki kapasitas untuk menampung seribu siswa per angkatan.
“Kami sedang menggodok realisasinya. Kami sudah ada satu usulan lokasi pembangunannya,” ungkapnya.
Ya, Panti Sosial Petirahan Anak Bhima Sakti menjadi opsi paling memungkinkan saat ini.
Baca Juga: 605 ABK Belajar di Sekolah Reguler
Namun, status aset tersebut masih milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.
Untuk itu, pihaknya masih berkoordinasi terkait itu.
Setelah itu disetujui, baru nanti akan dilanjutkan dengan usulan lokasi lainnya.
Misalnya, pemanfaatan bangunan bekas sekolah yang merger.
Baca Juga: Sekolah Swasta Sudah Buka Pendaftaran Siswa Baru
“Tahun ini target merger sekolah cukup banyak. Sayang kalau bangunannya tidak dimanfaatkan,” tuturnya.
Cak Nur mengaku belum bisa menyampaikan informasi lebih detail.
Terutama terkait regulasi penerimaan siswa dan perekrutan guru baru di sekolah rakyat nantinya.
“Kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat,” pungkasnya. (ori/dre)
Editor : A. Nugroho