BATU - Hanya Kota Batu yang belum menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Malang Raya.
Itu menjadi catatan penting dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam kunjungannya ke Kota Batu 2 Maret lalu.
Dia meminta wali kota yang baru aktif berkonsultasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera merealisasikan program populis Presiden RI Parabowo Subianto itu.
Apalagi sudah ada peta penempatan dapur Satuan Pelayanan Program Pangan Bergizi (SPPG).
“Program ini sistemnya sentralistik. Sehingga, wali kota harus aktif berkoordinasi dengan BGN,” ucap Gubernur Jatim dua periode itu.
Meski belum ada arahan mendasar, Khofifah meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Batu memetakan sendiri penempatan SPPG.
Sehingga, jika program tersebut dijalankan serentak maka Pemkot Batu sudah siap sepenuhnya.
“Pihak BGN biasanya akan mengirim tim untuk meninjau kesiapannya. Sehingga, prosesnya bisa berjalan lebih cepat dan tepat,” ungkapnya.
Wali Kota Batu Nurochman Mengaku Sudah Komunikasi dengan Pemerintah Pusat
Menanggapi hal itu, Wali Kota Batu Nurochman menyebut mengaku sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat.
Dia juga menyampaikan skema pembiayaan program MBG akan dikover sepenuhnya pemerintah pusat melalui APBN.
Informasi itu ia dapatkan dari kegiatan retret selama delapan hari di Magelang beberapa waktu lalu.
Meski begitu, pria yang akrab disapa Cak Nur itu mengaku belum melakukan pemetaan terkait penempatan SPPG.
Dia masih fokus menyiapkan skema support bahan baku.
Misalnya, dengan pemberdayaan gabungan kelompok tani (gapoktan) di Kota Batu.
“Hasil pertanian itu diharapkan akan menyuplai SPPG yang ada di Kota Batu nantinya,” jelasnya.
Penguatan ketahanan pangan untuk mendukung MBG yang sudah dilakukan adalah pemanfaatan lahan tidur.
Ada lahan tidur seluas 30 hektare yang sudah ditanami 12 komoditas tanaman pangan dan hortikultura.
“Untuk produktivitas per komoditas dapat menyuplai sekitar 500 kilogram setiap kali panen,” kata pria asli Desa Sumberejo, Kecamatan Batu itu.
Cak Nur berharap petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan MBG segera terbit.
Sehingga, bisa digunakan acuan pasti dalam realisasinya.
Sebagai informasi, penem patan SPPG idealnya berada di pusat kota atau berjarak 4-5 kilometer dari beberapa sekolah.
Dengan kapasitas tampung 3-4 ribu siswa da lam sehari.
Dengan begitu Kota Batu butuh delapan dapur untuk menampung 32 ribu siswa yang ada.
Cak Nur menambahkan proses uji coba MBG di Kota Batu sebenarnya sudah tuntas akhir Desember 2024 lalu.
Uji coba itu sudah menyasar pada 80 persen sekolah yang ada di Kota Batu.
Itu setara dengan 63 sekolah atau 26 ribu siswa yang telah di sasar uji coba tersebut.
Namun, proses uji coba terbilang seadanya.
Anggaran yang di gunakan saat itu sebagian dari APBD dan sebagiannya lagi dari kantong pribadi purna Pj Wali Kota Aries Agung Paewai.
Sayangnya, itu tak berlanjut pada tahap realisasi tahun ini. (ori/dre)
Editor : A. Nugroho