BATU, RADAR BATU - Kontestasi perebutan jabatan tertinggi ASN menuntut lebih dari sekadar rekam jejak teknis. Mereka juga dilihat dari kelihaian bermanuver di pusaran politik birokrasi. Enam birokrat internal kini resmi bersaing memperebutkan kursi Sekda Kota Batu. Dua nama terkuat, Mohammad Nur Adhim dan Alfi Nurhidayat, bersaing ketat.
Adhim menguasai urat nadi keuangan daerah. Sementara, Alfi tampil dengan kombinasi karakter teknokrat dan rekam jejak pembangunan SDM yang cukup kuat. Mereka ditantang empat figur lain, yakni Bangun Yulianto, Arief As Siddiq, Endro Wahjudi, dan Akhmad Dahlan.
Keenamnya membawa gerbong keahlian yang spesifik di bidangnya masing-masing.
BACA JUGA: DPRD Kota Batu Soroti Vila dan Homestay Tak Berizin, Potensi Kebocoran PAD Dinilai Besar
Pakar Kebijakan Publik Universitas Brawijaya (UB) Andhyka Muttaqin membedah peta kekuatan ini. Menurutnya, parameter pemilihan Sekda bersandar pada tiga pilar utama. Pertama, tingkat kepercayaan kepala daerah. “Sekda adalah instrumen pengendali mesin birokrasi. Faktor trust dari pimpinan menjadi yang paling absolut,” terangnya.
Pilar kedua adalah kepiawaian manajerial. Kandidat harus mampu menyinergikan OPD tanpa memantik konflik ego sektoral. Ketiga, penerimaan politik. Kandidat pantang menimbulkan resistensi dari aktor-aktor penting di lingkar kekuasaan lokal. Andhyka merinci keunggulan keempat penantang.
Bangun Yulianto, dari Bappelitbangda, mewakili kutub teknokratik murni. Ia unggul dalam desain kebijakan makro. “Tapi profil ini biasanya gagap saat diuji di arena koordinasi lintas OPD yang sarat kepentingan,” ujarnya.
BACA JUGA: Minat Baca Siswa Menurun, Ini Faktor dan Upaya Peningkatannya
Arief As Siddiq menawarkan warna berbeda. Ia murni eksekutor lapangan. Kandidat tersebut terbiasa mengurus sektor permukiman yang membuatnya tangguh menghadapi tekanan publik. Namun, kapasitas makronya dalam menjaga ekuilibrium antarperangkat daerah masih menjadi tanda tanya.
Di sisi lain, Endro Wahjudi membawa modal tata kelola dan akuntabilitas dari Inspektorat yang tidak bisa diragukan. Secara teori, ia ideal untuk mengawal reformasi birokrasi. Masalahnya, gaya kerja pengawasan yang kaku rentan memicu resistensi dari OPD lain jika tak diimbangi komunikasi yang cair.
Sementara itu, Akhmad Dahlan sangat piawai di dimensi politik-birokrasi. Pengalamannya di Kesbangpol membuatnya luwes merawat stabilitas elit politik. Namun, Andhyka mengingatkan bahwa Sekda butuh lebih dari sekadar pelobi, yakni kapasitas teknis operasional mutlak diperlukan.
BACA JUGA: Sering Bertema CEO, Drama Cina Bikin Standar Jodoh Anak Muda Setinggi Langit
Realitas peta persaingan kini mengerucut pada keseimbangan karakter antara Alfi dan Adhim. Alfi dinilai sebagai figur hybrid. Ia sukses memadukan pengalaman infrastruktur keras di PUPR dengan sentuhan lunak di sektor pendidikan. Ia berdiri di titik ekuilibrium yang lebih komprehensif untuk skala manajemen kota.
Sebaliknya, Adhim adalah pemegang kunci brankas daerah. Penguasaan fiskalnya sulit ditandingi. Ia menawarkan kepastian atas keamanan kas dan optimalisasi PAD. Jika prioritas kepala daerah bertumpu pada kemandirian anggaran dan efisiensi belanja, Adhim adalah pilihan paling rasional.
Namun, Andhyka menggarisbawahi adanya variabel tak kasatmata yang kerap menjadi penentu akhir. “Kedekatan personal dengan kepala daerah, rekam jejak pengawalan agenda strategis, hingga posisi di dalam peta jaringan kekuasaan sering kali mengalahkan skor di atas kertas,” paparnya.
Dikonfirmasi terpisah, Mohammad Nur Adhim memilih irit bicara mengenai visinya. Ia menyadari tingginya beban tanggung jawab jabatan panglima ASN tersebut. “Kita serahkan semuanya pada proses dan alur seleksi oleh pansel,” ujarnya singkat.
Jawaban serupa disampaikan Alfi Nurhidayat saat dikonfirmasi wartawan koran ini beberapa waktu lalu. Ia memilih untuk memasrahkan semua proses seleksi kepada pansel. “Biarkan pansel bekerja secara objektif dan menyampaikan semua prosesnya,” ungkapnya.
BACA JUGA: Menuruti Gaya Hidup di Tengah Dompet yang Kian Menipis: Seni Bertahan Hidup Mahasiswa
Keputusan akhir kini murni berada di tangan pimpinan daerah. Publik Kota Batu menanti sosok stabilisator yang inovatif sekaligus berintegritas. Transisi ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan pertaruhan tata kelola pemerintahan yang bersih, progresif, dan melayani.
(ori/dre)
Editor : Fajar Andre Setiawan