BATU, RADAR BATU - Ketimpangan antara target pembangunan dan realisasi lapangan mengindikasikan krisis tata kelola keuangan di tubuh Pemkot Batu. Sorotan tajam ini mewarnai Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Batu Tahun 2025 di Gedung DPRD Kota Batu kemarin (5/5). Pihak legislatif membedah sederet rapor merah yang harus segera dievaluasi jajaran eksekutif.
Juru Bicara DPRD Kota Batu Amirah Ghaida Dayanara membongkar kelemahan mencolok dalam manajemen perencanaan pemerintah. Dokumen rancangan dinilai tidak digarap secara profesional dan miskin data aktual. Akibatnya, eksekusi program kerja kerap meleset dari sasaran. “Evaluasi menyeluruh terhadap indikator kinerja di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah harga mati,” tegas Amirah.
Lebih jauh, postur APBD turut dikritik karena belum sepenuhnya berorientasi pada rakyat. Prinsip value for money atau asas manfaat dinilai masih diabaikan. Dewan mendesak pemerintah agar memprioritaskan penyerapan produk lokal guna memutar roda ekonomi di tingkat bawah. Stimulus ini krusial untuk menjamin keselamatan UMKM dari persaingan pasar yang ketat.
Baca Juga: Silpa Kota Batu Sebesar Rp126 Miliar Jadi Sorotan dalam Rapat Paripurna
Sektor penyumbang PAD tak luput dari cecaran dewan. Amirah menyoroti anomali pada sektor pariwisata. Klaim tingginya angka kunjungan yang mencapai 8 hingga 10 juta orang per tahun dinilai tidak sebanding dengan perolehan pajak hotel, restoran, dan hiburan. Pemkot didesak segera merancang inovasi pemungutan pajak yang lebih taktis.
Selain itu, DPRD mendesak Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bekerja lebih agresif. Stabilitas harga kebutuhan pokok harus dijaga dan diintervensi sejak dini demi melindungi daya beli masyarakat.
Baca Juga: Bursa Sekda Batu Memanas, DPRD Warning Soal Independensi dan Kecepatan Kinerja
Menanggapi rentetan kritik tersebut, Plt Wali Kota Batu Heli Suyanto memilih bersikap terbuka. Ia menerima seluruh rekomendasi legislatif sebagai instrumen untuk mengukur area krusial yang memerlukan perbaikan. Heli berjanji akan mengkaji ulang arah kebijakan anggaran pada tahun depan.
Langkah perbaikan ini akan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu 2025-2029. “Kami pastikan seluruh OPD ke depan akan lebih cermat, jeli, dan taktis dalam membelanjakan anggaran,” pungkasnya. (ori/dre)
Editor : A. Nugroho