BATU - Proses ekrutmen calon direksi Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource (BWR) yang tak menghasilkan apapun mengundang beragam reaksi publik. Proses seleksi ditunda tahun depan setelah pansel mengumumkan tak ada satu pun dari 16 pelamar yang memuhi kriteria dan persyaratan teknis.
Salah seorang pelamar Aris (bukan nama sebenarnya) mengaku janggal dengan hasil pengumuman tersebut. Pihaknya mengajukan lamaran berlapis yakni melalui email dan fisik. Lamaran fisik disampaikan atas permintaan pansel. “Secara umum berkas yang saya serahkan sudah lengkap dan saya yakin sesuai kualifikasi yang diminta,” ungkapnya.
Seperti yang tertera di pengumuman rekrutmen, Aris mengaku mempunyai pengalaman manajerial selama 10 tahun di sebuah perusahaan. Dirinya juga memenuhi syarat batas maksimal usia yang ditetapkan. “Meski S1 saya lulusan desain komunikasi visual (DKV), saya juga pernah kuliah juga di jurusan bisnis,” paparnya.
Kendati begitu, Aris sempat mendapatkan notifikasi di email yang menyatakan dirinya lolos menuju tahap verifikasi administrasi. Sayangnya, di akhir proses seleksi administrasi Aris justru tidak mendapatkan pemberitahuan apapun terkait hasilnya. “Saya tahunya setelah melihat pengumuman di akun media sosial milik pemkot,” jelasnya.
Di dalam pengumuman tersebut diberitahukan bila tak ada satupun pelamar yang memenuhi kriteria sebagai direksi PT BWR. Dirinya berharap pansel PT BWR lebih transparan dalam mengumumkan hasil seleksi. Misalnya, dengan mengirim pemberitahuan langsung ke pelamar sehingga tidak timbul kecurigaan.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Batu Ludi Tanarto menduga pansel PT BWR memiliki pertimbangan lain dalam penilaian kandidat. Salah satunya memang harus mutlak memiliki latar belakang bisnis. “Jangan sampai direksi baru tidak paham apa yang harus lakukan apa. Harus visioner dan wajib menghasilkan laba,” tegasnya.
Ludi menyebut penilaian manajerial memiliki tiga kualifikasi. Mulai dari bottom management, middle management, hingga top management. “Misalnya bottom management memang memiliki kemampuan manajerial, tapi lebih banyak sebagai operator alias mengerjakan yang sudah di-breakdown atasan,” katanya,
Sedangkan middle management, tetap memiliki kemampuan manajerial meski kebijakan utama dari atasan tapi dia sudah mampu membuat kebijakan di divisinya. Sebagai contoh, manager operasional, manager sumber daya manusia, dan sebagainya. Ludi menilai, direksi PT BWR lebih ideal jika dijalankan top management alias direktur.
Sebab, direktur sudah dipastikan profesionalisme dan visinya dalam menjalankan perusahaan. Maka dari itu, pansel kemungkinan besar akan memperhatikan hingga ke sana. Meski begitu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu sepakat agar pansel PT BWR lebih transparan dalam proses seleksi, penilaian, dan pengumumannya.
Hal itu untuk mencegah opini publik yang berkembang liar. Termasuk juga untuk menekan praktik dugaan gratifikasi. “Utamanya mengenai informasi nama-nama kandidat yang mendaftar hingga lolos ke tahap berikutnya itu harus diumumkan secara gamblang sehingga publik juga bisa mengawal,” kata dia.
Informasi nama pelamar menjadi hal penting dalam rangka uji publik. Dengan adanya nama yang diumumkan, penilaian tidak hanya bergantung pada pansel saja. Namun, masyarakat bisa turut andil memberikan penilaian mengenai background pelamar. Ludi menilai masyarakat punya andil penting dalam jalannya seleksi.
Sebagai contoh, meski pelamar sudah memenuhi berkas persyaratan dan menjalani wawancara sebaik mungkin, ada potensi fakta yang belum tercium saat seleksi. Misalnya, pelamar pernah bermasalah secara keuangan atau memiliki catatan manajerial yang kurang baik di tempat bekerja sebelumnya. Publik sangat mungkin turut mengawal hal ini.
“Biasanya penilaian itu juga muncul dari masukan masyarakat,” tuturnya. Sehingga, masalah di kemudian hari bisa benar-benar ditekan dan direksi terpilih memang memenuhi seluruh kualifikasi yang diminta. Dengan begitu, PT BWR bisa berjalan optimal tanpa mengulang kesalahan yang sama. (ori/dre)
Editor : A. Nugroho