BATU - Sudah jatuh tertimpa tangga. Peternak di Kota Batu sedang menghadapi tantangan bertubi-tubi. Jumlah ternak tak kunjung pulih 100 persen. Sementara, biaya perawatan meningkat. Peternak kini harus punya anggaran khusus untuk vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Kendati pemerintah telah menyediakan vaksin tersebut secara gratis.
Bukan tak mau mengakses vaksin PMK gratis, sejumlah peternak mengaku tidak mengetahui cara mendapatkannya. Sosialisasi pun dinilai tak dilakukan secara masif. Sementara, wabah PMK sudah cukup membuat mereka trauma. Pasalnya, kematian sejumlah hewan ternak menimbulkan kerugian jutaan bahkan puluhan juta rupiah.
Seperti yang disampaikan Heriyanto, peternak domba 99 Farm asal Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji. Dia mengaku kunjungan Penyuluh Peternakan Lapangan (PPL) ke kanda-kandang milik peternak belum maksimal. Padahal semua keluhan dan konsultasi termasuk terkait vaksinasi PMK dilakukan melalui PPL.
Itulah mengapa Heri memutuskan vaksinasi PMK secara mandiri. Dia enggan menunda pelaksanaannya. Sebab, dirinya paham serangan Aphthovirus bisa berakibat fatal. Seperti yang banyak dialami peternak di Kota Batu pada akhir tahun lalu hingga awal tahun ini. Saat itu kasus PMK mulai meningkat lagi. Puluhan hewan ternak akhirnya mati.
Lebih lanjut, Heri menyampaikan memiliki 260 ternak domba. Sebanyak 100 di antaranya baru saja mendapat vaksin PMK pada Agustus lalu. Termasuk pemberian obat cacing dan USG bagi domba yang hamil. “Saya dapat harga teman karena kenal dekat dengan dokternya. Waktu itu untuk 100 domba saya hanya bayar Rp 1 juta saja,” ungkapnya.
Hal yang sama disampaikan peternak yang tergabung dalam Kelompok Tani Margo Mulyo Dusun Brau, Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, Muhammad Ali. Pada awal tahun lalu dia juga memutuskan untuk vaksin PMK mandiri. Alasannya, karena waktu itu belum terakomodasi bantuan dari pemerintah.
Dia mengaku sudah terlanjur trauma dengan kerugian akibat kematian dua sapi miliknya pada awal tahun ini. Itulah yang membuatnya memutuskan vaksinasi mandiri. Apalagi potensi serangan PMK pada sapi dinilai lebih tinggi. “Saya khawatir kalau menunggu vaksin dari pemerintah prosesnya akan lama,” ungkapnya.
Pihaknya mengaku harus merogoh kocek sebesar Rp 2,2 juta untuk memvaksin 25 sapi miliknya dan beberapa peternak lain. Ya, Ali mengaku patungan untuk vaksinasi tersebut. Dia menambahkan ada sekitar 270 dari 900 ekor sapi di sana yang melakukan vaksin mandiri saat itu. Selebihnya memanfaatkan layanan vaksin PMK gratis dari pemerintah.
Ia menambahkan hanya memanfaatkan layanan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Batu untuk vaksin selanjutnya pada bulan Juni lalu. Selain itu juga untuk hal-hal yang tidak urgen saja. Misalnya, gejala sakit ringan seperti flu. Itu juga dikomunikasikan melalui PPL.
Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan-KP) Kota Batu Sri Nurcahyani Rahayu mengatakan belum semua peternak tergabung dalam kelompok-kelompok. Itulah mengapa mereka tidak terjangkau bantuan vaksin PMK yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur ke Pemkot Batu.
Untuk itu dia meminta peternak segera bergabung dalam kelompok-kelompok tersebut. Sebab, sosialisasi semua program termasuk vaksinasi PMK disampaikan PPL melalui kelompok-kelompok peternak tersebut. Lebih lanjut, perempuan yang akrab disapa Ani itu menyampaikan stok dosis vaksin PMK masih banyak.
Bahkan, serapan bulan September ini cenderung rendah. Dari 10 ribu dosis yang diberikan Pemprov Jatim, baru 600 dosis saja yang tersalurkan. Meski begitu, stok vaksin tersebut dipastikan aman digunakan hingga awal tahun 2026 mendatang. Sebab, masa kedaluwarsanya juga masih panjang.
Alumnus Universitas Brawijaya itu menambahkan layanan vaksin PMK gratis juga bisa diakses melalui Koperasi Unit Desa (KUD). Layanan vaksinasi tersebut dibuka setiap hari. Yang penting peternak yang mengakses layanan tersebut harus tergabung dalam kelompok peternak. (dia/dre)
Editor : A. Nugroho