RADAR BATU - Kamera di behel gigi, penyadap di kuku, hingga remote desktop lewat jaringan hotel. Bukan adegan dari film spionase, melainkan potret nyata maraknya kecurangan dalam pelaksanaan UTBK-SNBT 2025 yang mengguncang dunia pendidikan Indonesia. Sebanyak 14 kasus kecurangan terkonfirmasi tahun ini, dan angka itu diyakini hanya puncak gunung es.
Di balik berbagai modus “canggih” yang kian memprihatinkan, tersimpan akar persoalan yang jauh lebih kompleks: mulai dari ketimpangan sistem evaluasi, tekanan sosial, hingga penetrasi teknologi yang tak sebanding dengan kesiapan pengawasan.
Teknologi Jadi Senjata Dua Mata
Kemajuan teknologi kini digunakan untuk membobol sistem ujian. Kamera mikro seukuran 0,5 cm disisipkan dalam behel gigi atau kancing baju, tak terdeteksi oleh metal detector standar. Beberapa peserta menggunakan screen recorder untuk membocorkan soal secara real-time, bahkan terorganisir dari kamar hotel dengan koneksi langsung ke pihak ketiga.
Baca Juga: Cek Skor UTBK 2025: Kapan Hasil Bisa Dilihat dan Bagaimana Caranya?
Sementara itu, sistem pengawasan berbasis AI yang digadang-gadang oleh panitia UTBK terbukti masih menyisakan celah besar. Belum lagi keberadaan jaringan kecurangan yang terorganisir, yang mengelola operasi ilegal berbasis jasa.
Tekanan Psikologis dan Sosial Ekonomi
Menurut studi Evans & Craig (1990), ketakutan terhadap kegagalan (fear of failure) adalah pemicu utama tindakan curang. Dalam konteks UTBK 2025, tekanan untuk “masuk PTN ternama” ditambah ketidaksiapan menghadapi soal HOTS (Higher Order Thinking Skills) menjadi kombinasi mematikan.
Banyak peserta yang mengaku memiliki efikasi diri rendah, tidak yakin bisa mengerjakan soal dengan jujur. Lingkungan sosial pun tidak membantu—normalisasi kecurangan di kalangan teman sebaya memperkuat keyakinan bahwa mencontek adalah "strategi bertahan hidup".
Baca Juga: Aliran Dana BOS Kinerja Mandek, Berdampak ke 25 Sekolah di Batu
Belum lagi tekanan ekonomi. Berdasarkan riset STABN Sriwijaya (2020), lebih dari 64% kecurangan akademik dipicu oleh kekhawatiran kehilangan beasiswa atau tekanan biaya kuliah. Peserta dari latar belakang ekonomi rentan terdorong melakukan kecurangan demi mengamankan masa depan akademik.
Sistem yang Rentan dan Lemahnya Sanksi
Panitia mengklaim telah menyediakan 23 variasi set soal, namun kebocoran masih terjadi. Konten soal UTBK beredar luas di TikTok dan Telegram, menciptakan ilusi bahwa hanya “yang pintar cari jalan belakang” yang bisa lolos.
Ironisnya, sanksi diskualifikasi dianggap tak cukup menimbulkan efek jera. Pelaku lapangan boleh tertangkap, tapi dalang dan jaringan pendukung kerap luput dari radar hukum.
Rekomendasi: Jangan Hanya Berburu Modus
Solusi tak cukup dengan razia teknologi. Diperlukan pendekatan multidimensi: mulai dari penguatan pengawasan melalui detektor frekuensi radio, konseling praujian untuk menumbuhkan integritas, reformasi sistem beasiswa, hingga kerja sama dengan platform digital untuk menyaring konten kecurangan.
Kecurangan UTBK bukan sekadar pelanggaran teknis, tetapi cermin retaknya fondasi pendidikan: ketika kejujuran kalah oleh tekanan sosial dan sistem yang belum adaptif terhadap zaman. Tanpa langkah konkret dan komprehensif, kecurangan bisa menjadi warisan yang terus berulang. (my)
Editor : A. Nugroho