BATU - Biaya pendidikan 42 ribu siswa SMA/SMK swasta angkatan tahun ajaran 2025/2026 nanti bakal ditanggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
Itu karena jumlah lulusan SMP sederajat yang bisa diterima di SMA/SMK negeri cukup sedikit.
Yakni 38,31 persen atau berkisar 261.396 siswa saja.
Padahal, jumlah lulusan SMP sederajat di Jawa Timur mencapai 682.252 siswa.
Itu artinya 420.856 lulusan harus melanjutkan studi di SMA/SMK swasta.
Tentu itu akan memberatkan masyarakat prasejahtera.
Sebab, sekolah swasta tentu akan menarik biaya pendidikan.
“Saya sudah minta sekolah swasta membuka kuota 10 persen untuk menampung lulusan yang tidak diterima di sekolah negeri. Biaya pendidikan mereka akan ditanggung Pemprov Jatim” ujar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai.
Kuota tersebut nantinya khusus disediakan bagi siswa berprestasi dan tidak mampu.
Itu dibuktikan dengan sertifikat juara lomba dan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Tidak ada syarat zonasi untuk kebijakan ini,” tutur Aries.
Menanggapi hal itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kota Malang dan Kota Batu Hastini Ratna Dewi mengaku akan segera melakukan sosialisasi ke sekolah swasta terkait kebijakan tersebut.
“Tentu kebijakan ini bagus karena selama ini keengganan masyarakat sekolah ke swasta karena alasan biaya,” ujar dia.
Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025/2026 jenjang SMA/SMK akan segera dibuka pada awal Mei 2025.
Untuk itu Pemprov Jatim mulai ancang-ancang untuk menyambutnya dengan memberikan arahan kepada 200 kepala sekolah di Hotel Batusuki kemarin (16/4).
Kegiatan yang dihadiri langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa itu fokus mengulas kebijakan dan regulasi SMPB tahun ini.
Dia meminta agar regulasi yang sudah ada bisa dijalankan dengan baik dan maksimal.
“Kuota SMA/SMK negeri memang terbatas. Hanya ada 126.180 kursi di SMA negeri dan 135.216 kursi di SMK negeri,” pungkasnya. (ori/dre)
Editor : A. Nugroho