
BATU - Sebanyak 9 kursi jabatan kepala SD negeri Kota Batu kosong. Kekosongan sementara ini diisi Pelaksana Tugas (Plt). Sedangkan, sebentar lagi ada 10 kepala sekolah yang akan memasuki masa purna tugas. Artinya, kebutuhan kepala SD negeri akan semakin banyak.
Setidaknya butuh 19 kepala sekolah baru untuk memenuhi kursi jabatan yang dan akan kosong sepanjang tahun ini. Sayangnya, pengangkatan kepala sekolah juga terimbas pergantian menteri. Sebab, setiap pergantian menteri selalu ada saja regulasi yang turut diubah.
Seperti perubahan kurikulum yang juga berdampak terhadap regulasi pengangkatan kepala sekolah. Khususnya terkait penghapusan program guru dan sekolah penggerak. Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batu Daud Andoko mengatakan stok calon kepala sekolah saat ini memang minim.
Apalagi guru penggerak yang ada sudah tak bisa serta merta diangkat menjadi kepala sekolah. Sekarang, pengangkatan kepala sekolah akan melalui serangkaian seleksi. Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) akan menerima undangan melalui email masing-masing.
Selanjutnya, mereka akan mengunggah berkas persyaratan. “Yang lolos akan mengikuti pelatihan dulu selama 10 hari,” imbuhnya. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam memimpin dan mengelola sekolah. Sehingga, materi yang diberikan di antaranya kepemimpinan, manajemen sekolah, hingga kurikulum.
Setelah itu, BCKS akan mengikuti uji kompetensi. Yang lolos, baru bisa diangkat menjadi kepala sekolah. “Kami masih punya dua guru yang sudah mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah (CKS),” ujar Daud.
Dia menambahkan ada 54 guru berpotensi menjadi BCKS. Pertimbangan pertama masih dilihat dari status keikutsertaan di program guru penggerak. Acuannya Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
“Syarat tambahannya adalah pengalaman manajerial sebagai wakil kepala sekolah setidaknya selama dua tahun,” imbuhnya. Lebih lanjut, Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) SD Disdik Kota Batu Lendy Herdipuma mengatakan pengangkatan kepala sekolah juga memperhatikan usia.
Paling tidak BCKS memiliki usia maksimal 56 tahun. Pengajuan kepala sekolah tahun ini dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (KSPS). Untuk mengakses aplikasi tersebut perlu rapat pertimbangan pengangkatan kepala sekolah.
“Harus ada empat unsur yakni Sekretaris Daerah (Sekda), Disdik, Pengawas Sekolah, dan Dewan Pendidikan,” ujarnya. Lendy menyebut jumlah BCKS yang diajukan cukup banyak. Sehingga, prosesnya memakan waktu lebih lama. (dre)



