PTUN Kabulkan Gugatan Warga, Dispendukcapil Kota Batu Wajib Cabut Dokumen Ganda
BATU - Sengketa dugaan maladministrasi kependudukan antara warga Kabupaten Malang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu berakhir di meja hijau pada 14 Januari lalu. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya mengabulkan gugatan warga melalui putusan Nomor 135/G/2025/PTUN.SBY.
Putusan dibacakan setelah rangkaian persidangan berakhir pada 14 Januari lalu. Majelis hakim menolak seluruh eksepsi tergugat dan menyatakan gugatan penggugat beralasan hukum.
Perkara ini bermula dari temuan identitas ganda atas nama Syamsul Sukmono Edy. Istri sah dan anaknya menemukan adanya data kependudukan lain yang mencatat Syamsul menikah dengan perempuan berbeda di Kota Batu.
Dalam persidangan, terungkap Syamsul memiliki dua Nomor Induk Kependudukan (NIK). Identitas pertama tercatat di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang sejak 1999. Identitas kedua terbit di Kelurahan Sisir, Kota Batu pada 2012.
Perbedaan data tidak hanya pada domisili. Nama ibu kandung juga tercatat berbeda. Di Malang, tercantum nama ibu kandung asli. Sementara di dokumen Kota Batu, yang tercantum adalah ibu sambung.
Majelis hakim menilai penerbitan dokumen tersebut tidak sesuai prosedur. Putusan ini sekaligus menjadi dasar pemulihan hak hukum penggugat.
Hal itu disampaikan penggugat, Mochamad Agung Tarecha. Ia menilai keputusan hakim menegaskan pentingnya validitas dokumen kependudukan. “Kami berharap pencabutan dokumen segera dilakukan,” ujarnya.
