
Jemput Bola Bakal Diperluas
Sembilan Layanan Bisa Diakses Lewat Aplikasi
BATU, RADAR BATU - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Batu menargetkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) mencapai 40 persen pada 2027. Untuk mengejar target tersebut, pelayanan jemput bola diperluas hingga sekolah, desa, dan kelompok masyarakat rentan. Strategi itu ditempuh agar aktivasi tidak hanya bergantung pada kedatangan warga ke kantor dinas.
Kepala Dispendukcapil Kota Batu Wiwik Nuryati mengatakan, pola pelayanan konvensional dinilai belum cukup untuk mempercepat peningkatan aktivasi. Karena itu, petugas kini lebih aktif mendatangi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. Salah satu program yang diandalkan adalah Dukcapil Goes to School.
Melalui program tersebut, petugas mendatangi sekolah untuk melayani perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi siswa yang telah memenuhi persyaratan. Pelayanan itu sekaligus mencakup pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) dan pendampingan aktivasi IKD bagi pelajar yang sudah wajib KTP.
Segmen generasi muda dinilai lebih mudah dijangkau. Sebab, umumnya telah terbiasa menggunakan telepon pintar. “Kalau anak sekolah pasti hp-nya sudah canggih dan pintar mengoperasikan,” ujarnya.
Baca Juga: Mangkir Panggilan Kedua, Penyidik Polres Batu Bakal Datangi Kediaman Kepala Desa AE di Lamongan
Selain sekolah, layanan keliling juga diperluas melalui Mobil Serbaguna Pelayanan Masuk Kampung (Mosgun Pelampung). Armada tersebut mendatangi desa dan menyesuaikan jadwal pelayanan dengan kebutuhan masyarakat.
Wiwik menyebut, sebelumnya layanan keliling di desa hanya terjadwal empat hari dalam setahun. Kini, pelaksanaannya dibuat lebih fleksibel berdasarkan permintaan warga. Dispendukcapil juga menyediakan Mobil Serbaguna Pelayanan Lansia dan Disabilitas (Mosgun Pelantas).
“Layanan ini menyasar warga lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas agar tetap memperoleh akses administrasi kependudukan tanpa terkendala mobilitas,” ungkapnya. Sementara itu, pelayanan di tingkat desa diperkuat melalui Sistem Informasi Pelayanan Kependudukan Desa (Si Apel Pedes).
Layanan tersebut terintegrasi dengan Mal Pelayanan Publik (MPP). Dengan begitu, warga dapat mengurus dokumen kependudukan tanpa harus selalu datang ke kantor Dispendukcapil. “Masyarakat tidak perlu repot ke kantor karena semuanya bisa dilayani di tingkat desa,” paparnya.
