IKD Wajib Diterima Lembaga Pelayanan Publik Kota Batu

BATU, RADAR BATU – Belum semua lembaga pelayanan publik maupun swasta terbiasa menerima Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai identitas resmi.
Kondisi tersebut berpotensi membuat masyarakat ragu beralih dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) fisik ke identitas digital.
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Batu Darmanto mengingatkan, IKD memiliki kedudukan hukum yang setara dengan KTP elektronik fisik.
Karena itu, instansi pelayanan publik maupun swasta wajib menerima identitas digital sesuai ketentuan yang berlaku.
Jika mengalami penolakan, masyarakat dapat meminta bukti tertulis dari lembaga bersangkutan.
“Misalnya ditolak bank, banknya wajib mengeluarkan surat penolakan,” terangnya.
Darmanto menyebut, pihaknya terus menyosialisasikan manfaat IKD kepada masyarakat.
Baca Juga: Aktivasi IKD Kota Batu Baru Tembus 14 Persen
Identitas digital dinilai lebih praktis karena data kependudukan dapat diakses melalui gawai pemiliknya.
Salah satu manfaatnya berkaitan dengan kehilangan dokumen fisik. Warga tidak perlu khawatir kehilangan akses terhadap identitas kependudukan karena data tersebut dapat ditampilkan melalui aplikasi IKD.
“Misalnya warga tidak perlu repot mengurus surat keterangan kehilangan ke kantor kepolisian apabila suatu saat dompet atau kartu identitas fisiknya terjatuh dan hilang,” ujarnya.
