BATU, RADAR BATU - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kota (Pemkot) Batu pada 2025 mencapai Rp 126,22 miliar.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu Kukuk Kusbianto meminta besarnya sisa anggaran tersebut menjadi bahan evaluasi agar perencanaan dan realisasi belanja daerah berikutnya lebih optimal.
Kukuk menyoroti SiLPA tersebut berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas pengelolaan anggaran 2025. Menurut dia, pengelolaan anggaran harus dinilai dari manfaat yang dihasilkan, bukan semata-mata dari besarnya dana yang dibelanjakan.
“Keberhasilan otonomi daerah bukan diukur dari seberapa besar anggaran dibelanjakan. Namun, bagaimana anggaran itu benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut.
Dia menilai, manfaat belanja daerah semestinya terlihat melalui peningkatan fasilitas pendidikan, puskesmas, jaringan air bersih, serta infrastruktur lainnya.
Sorotan terhadap SiLPA juga berkaitan dengan pelaksanaan proyek fisik. Wakil Ketua I DPRD Kota Batu Punjul Santoso mendesak pemerintah kota mempercepat belanja modal dan pengadaan produktif agar pekerjaan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.
“Jangan sampai tradisi menumpuk pekerjaan di kuartal terakhir terus berulang,” kata Punjul.
Dia meminta kepala daerah dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) mengintensifkan evaluasi bulanan.
Dengan begitu, kendala pelaksanaan program dapat diketahui lebih awal dan penyerapan anggaran tidak hanya terkonsentrasi pada belanja operasional.
Di sisi lain, Wali Kota Batu Nurochman menjelaskan bahwa SiLPA 2025 sebesar Rp 126,22 miliar telah dimasukkan sebagai penerimaan pembiayaan daerah dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
