
BATU, RADAR BATU – Pemerintah Kota (Pemkot) Batu mulai menertibkan pemanfaatan aset daerah yang digunakan untuk aktivitas komersial. Inventarisasi dilakukan untuk memastikan status bangunan, dasar penggunaan lahan, serta kontribusinya kepada pemerintah.
Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto mengatakan pemerintah menerima sejumlah laporan mengenai penggunaan lahan milik daerah untuk kegiatan komersial maupun bangunan yang belum memiliki kejelasan izin.
Baca Juga: Agus Suyadi Ungkap Alasan Konversi Nama Kios
“Kita perlu melihat lagi sejarah penggunaan lahan tersebut. Kita perlu inventarisasi lagi per bangunannya,” ujarnya.
Menurut Heli, inventarisasi diperlukan agar setiap bangunan yang berdiri di atas aset pemerintah memiliki status dan dasar pemanfaatan yang jelas. Pemerintah tidak ingin aset daerah digunakan sepihak tanpa kejelasan kontribusi.
Penertiban tersebut berjalan bersamaan dengan penataan 48 bidang tanah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dari 280 bidang tanah milik Pemkot Batu, 48 bidang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Jawa Timur.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Batu Arie Chrisdianto mengatakan penataan juga diarahkan untuk memperkuat legalitas aset. Salah satunya melalui percepatan sertifikasi.
Baca Juga: Dua Pejabat Pensiun, Kursi Eselon II Kosong
Sasaran sertifikasi mencakup tanah di bawah jaringan jalan umum dan saluran irigasi. Sertifikasi diperlukan untuk memperkuat status kepemilikan pemerintah daerah sekaligus mengurangi risiko sengketa.
“Karena kalau enggak bersertifikat, menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan rawan jadi sengketa,” katanya.
Untuk 48 bidang yang belum optimal, BKAD telah membukukannya sebagai Properti Investasi (PI). Pemkot juga menggandeng Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) independen untuk menentukan nilai aset dan besaran sewa.
Sementara itu, Heli mengatakan penataan akan diperkuat melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Barang Milik Daerah (BMD) yang baru. Regulasi tersebut diharapkan menjadi dasar penertiban sekaligus pemanfaatan aset daerah.
