Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

48 Tanah di Kota Batu Dibidik Jadi PAD

R
Grafis Pemanfaatan Aset Daerah
Grafis Pemanfaatan Aset Daerah

Advertisement

BATU, RADAR BATU – Pemerintah Kota (Pemkot) Batu mulai mengubah pola pengelolaan 48 bidang tanah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Aset tersebut ditata agar dapat dikerjasamakan dan berpotensi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebanyak 48 bidang tanah tersebut merupakan bagian dari 280 bidang tanah milik Pemkot Batu. Pemanfaatan yang belum optimal sebelumnya menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Jawa Timur.

Advertisement

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Batu Arie Chrisdianto mengatakan sejumlah lahan sebenarnya telah digunakan. Namun, sebagian pemanfaatannya belum memiliki administrasi yang tertata, termasuk dalam mekanisme sewa.

“Memang waktu itu ada lahan yang disewa untuk pertanian. Sayangnya, administrasinya masih belum rapi sehingga tidak ada sumbangan ke pendapatan daerah,” katanya.

Advertisement

Kini, 48 bidang tanah tersebut telah dipetakan dan dibukukan sebagai Properti Investasi (PI). Dengan status tersebut, tanah dapat dipersiapkan untuk dikerjasamakan atau ditawarkan kepada pihak ketiga sesuai ketentuan.

Untuk menentukan nilai pemanfaatannya, BKAD menggandeng Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) independen. Penilaian diperlukan agar pemerintah memiliki dasar dalam menentukan nilai aset dan tarif sewa.

“Langkah ini bertujuan menetapkan besaran nilai sewa yang standar, adil, dan seragam per lokasinya,” jelas Arie.

Luas tanah yang ditata sangat beragam. Bidang terkecil memiliki luas sekitar 500 meter persegi. Sementara bidang terluas mencapai 180.000 meter persegi atau 18 hektare.

Pemanfaatan juga disesuaikan dengan karakter lahan. Sebagian dapat diarahkan untuk bangunan usaha, sementara bidang lain memiliki potensi untuk pertanian dan peternakan.

Namun, masyarakat atau investor tidak dapat langsung menyewa lahan. Permohonan harus disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis selaku pengguna barang.

Advertisement
Editor : Fajar Andre Setiawan

Artikel Terkait

Pemkot Batu Tertibkan Aset Komersial

Pemkot Batu Tertibkan Aset Komersial

Pemkot Batu tertibkan aset komersial tak berizin dan percepat sertifikasi tanah demi cegah sengketa serta pacu PAD.

BPK Soroti 48 Aset Tanah di Kota Batu

BPK Soroti 48 Aset Tanah di Kota Batu

BPK soroti 48 bidang tanah Pemkot Batu yang belum optimal, BKAD bukukan jadi Properti Investasi untuk dikerjasamakan.

48 Aset Tanah Jadi Sorotan BPK, Pemkot Tertibkan untuk Dongkrak PAD

48 Aset Tanah Jadi Sorotan BPK, Pemkot Tertibkan untuk Dongkrak PAD

Pemkot Batu tertibkan 48 aset tanah nganggur sorotan BPK, dibukukan jadi Properti Investasi demi dongkrak PAD.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer