
BATU - Tiga lahan permakaman di Kelurahan Ngaglik, Kelurahan Temas, dan Desa Sumberejo bakal diperluas. Rencana itu muncul seiring perumusan Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Makam yang tengah dikebut tahun ini.
Perluasan lahan di tiga desa dan kelurahan tersebut dilakukan mengingat jumlah penduduk di sana cukup banyak.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Batu Arief As Shiddiq menyampaikan sudah bertahun-tahun lahan permakaman tidak dilakukan perluasan.
Saat ini total luas lahan permakaman sekitar 74,4 hektare. Baik dari aset milik desa maupun milik Pemerintah (Pemkot) Batu.
“Selain punya jumlah penduduk yang banyak, tiga lokasi permakaman tersebut dinilai masih potensial untuk perluasan,” ungkapnya.
Mantan Kepala Dinas Pariwisata (Disparta) itu merinci luas lahan permakaman di Kelurahan Ngaglik yakni 1,3 hektare, Kelurahan Temas 4 hektare, dan Desa Sumberejo 1,3 hektare.
Masing-masing permakaman itu akan diperluas sekitar 1-2 hektare lagi. Namun, realisasinya masih menunggu perda tuntas disusun.
Sebab, itu akan menjadi payung hukumnya. Arief menyebut pembentukan perda juga untuk mengatur penyediaan luas lahan permakaman yang ideal dari pengembang saat membangun perumahan.
Dirinya berkomitmen untuk memberikan pengelolaan makam jangka panjang kepada masyarakat. Meski sejauh ini belum ada keluhan mengenai keterbatasan lahan makam.
Namun, penyusunan perda penyelenggaraan makam itu dibuat sekaligus sebagai mitigasi potensi masalah yang bisa terjadi di kemudian hari.
Lebih lanjut, Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto menambahkan perluasan area makam memang sangat diperlukan.
Meningkatnya jumlah penduduk berdampak langsung terhadap tingginya kebutuhan lahan makam. Untuk itu, perlu antisipasi sejak dini dengan kebijakan yang dituangkan dalam Perda Penyelenggaraan Makam.
“Beberapa skema juga kami rumuskan untuk solusi keterbatasan lahan makan. Misalnya dengan menerapkan sistem tumpang atau bertingkat,” jelasnya.
Namun, hal itu harus tetap mempertimbangkan aspek religius, sosial, budaya, dan lingkungan. Heli menegaskan prinsip pengelolaan makam harus berdasarkan kesetaraan tanpa diskriminasi. (ori/dre)


