BATU - Ketidakpastian pengelolaan bianglala di Alun-Alun Kota Batu mulai memicu kekhawatiran. Legislator meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Batu melakukan pengecekan rutin terhadap kondisi wahana tersebut. Sebab, kelanjutan wacana revitalisasi wahana ferris wheel tak kunjung ada kepastian.
Anggota Komisi B DPRD Kota Batu Didik Machmud menilai langkah awal yang harus segera dituntaskan adalah penilaian aset. Proses tersebut kini masih berada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
BACA JUGA Salah Persepsi Orang Tua Picu Risiko Stunting di Kota Batu
“Tanpa hasil penilaian, proses lelang tidak bisa berjalan,” ujarnya. Ia mendesak pemerintah lebih proaktif mempercepat proses administrasi. Keterlambatan dinilai hanya memperpanjang ketidakjelasan status aset.
Selain aspek administrasi, Didik menyoroti faktor keselamatan. Lokasi wahana yang berada di pusat keramaian dinilai memiliki risiko tinggi jika tidak diawasi. Audit konstruksi diminta dilakukan secara berkala. Pemerintah tidak boleh menunggu hasil lelang untuk memastikan kondisi fisik tetap aman.
“Konstruksi harus dipastikan kuat. Apalagi cuaca ekstrem belakangan ini,” tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya uji keletihan material. Jika struktur dinilai tidak lagi layak, pembongkaran harus menjadi opsi.
BACA JUGA Imbauan WFH Ditolak Sektor Wisata, Pelaku Usaha Pilih Tetap WFO
“Kalau membahayakan, lebih baik dibongkar,” katanya. Di sisi lain, bianglala dinilai memiliki potensi ekonomi. Wahana tersebut bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) jika dikelola secara optimal.
Dengan harga tiket terjangkau dan lokasi strategis, jumlah pengunjung dinilai berpotensi tinggi, terutama saat akhir pekan. “Potensinya besar. Pengunjung bisa ratusan saat Sabtu dan Minggu,” ujarnya.
BACA JUGA WFH Dinilai Tak Relevan di Kota Batu, Sektor Wisata dan UMKM Pilih Tetap WFO
Kondisi saat ini menempatkan bianglala pada dua sisi. Di satu sisi, ia menjadi aset mangkrak. Di sisi lain, menyimpan potensi ekonomi yang belum tergarap. Kepastian pengelolaan kini menjadi kunci menjamin keselamatan publik dan mengoptimalkan kontribusi PAD.
Editor : Fajar Andre Setiawan