BATU, RADAR BATU - Plaksanaan Trans Jatim Koridor 1 tuai banyak pertentangan dari para sopir angkot, memunculkan aksi unjuk rasa oleh Front ASAM kemarin, Senin (28/9).
Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra mengatakan bahwa petisi-petisi pada hari tersebut telah disampaikan dan sedang dalam proses evaluasi.
“Tuntutan itu sudah disampaikan, termasuk di provinsi. Sudah disampaikan di provinsi bahwa tuntutan itu dievaluasi, diantaranya tentang kompensasi dan sebagainya,” ujar Widjaja, mengutip laman Tribunnews (28/9).
Salah satu sopir angkot mengeluhkan, bahwa adanya penurunan pendapatan setelah Trans Jatim berjalan. Menurutnya, hal ini terjadi sebab pemberhentian yang dilakukan di halte, membuat penumpang beralih dari angkot ke Trans Jatim.
“Misal kami dapat biasanya 60 ribu sehari, sekarang hanya dapat 30 ribu sehari,” ujar Soni Junaedi, salah satu sopir angkot jalur AG, Tribunnews (28/9).
“Koridor satu kan sudah berjalan, mereka tidak dari terminal ke terminal, ada halte-halte dijalan,” imbuhnya.
“Penumpang yang seharusnya naik angkot jadi naik Trans Jatim, seandainya itu antar terminal, penumpang yang minat Trans Jatim harusnya naik angkot dulu. Ini ditaruh halte di jalan-jalan, penumpang tidak naik angkot dulu, itu yang merugikan angkot yang terdampak,” ungkap Soni, Tribunnews (28/9).
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dishub Kota Malang menjelaskan, bahwa adanya sejumlah kebijakan yang dinilai dapat membantu nilai tambah untuk para angkutan Malang.
“Kebijakannya adalah scrapping, Kedua, kebijakan dari Pemkot Malang adalah program angkutan pelajar supaya teman-teman angkutan bisa dapat bekerja,angkutan pelajar itu bagian dari kebijakan yang berpihak pada teman-teman angkutan,” ujar Widjaja, Tribunnews (28/9).
Widjaja pun mengungkapkan bahwa pihaknya akan selalu terbuka, dan demo tersebut dinilai menjadi bagian dari komunikasi publik.
Tuntutan yang disampaikan diantaranya adalah mengenai tindak lanjut notulen perjanjian di tanggal 29 Juli 2026. Namun, Widjaja sempat mengaku tidak mengetahui detail notulen tersebut.
“Angkutan pelajar sudah transparan,” imbuh Widjaja, Tribunnews (28/9).
Editor : Aditya N. RianSumber : diolah dari berbagai sumber