BATU, RADAR BATU - Kebijakan pengetatan fiskal dari pemerintah pusat berisiko melemahkan benteng pengawasan peredaran barang kena cukai di Kota Batu. Buktinya, anggaran sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) amblas hingga Rp 800 juta untuk tahun ini.
Plt Kepala Satpol PP Kota Batu Fariz Pasharella Shahputra mengaku pemangkasan drastis ini menjelang persiapan operasi pasar terpadu yang dijadwalkan bergulir pada Juni hingga Juli mendatang.
Ploting dana sosialisasi tahun ini menyusut drastis dan hanya menyisakan Rp 400 juta. Padahal tahun lalu, alokasi anggaran untuk sektor penegakan hukum ini menembus angka Rp 1,2 miliar.
BACA JUGA: Menyusuri Coban Tengah, Air Terjun di Lereng Gunung Banyak yang Masih Teduh dan Tenang
Penyesuaian tersebut merupakan imbas langsung dari skema efisiensi anggaran nasional. Kendati ruang gerak finansial menyempit, penegak peraturan daerah mengeklaim pengawasan tidak akan kendor.
Fokus utama program tetap diarahkan pada penekanan peredaran rokok tanpa pita cukai resmi serta pengawasan minuman beralkohol. “Langkah ini dinilai krusial guna menyelamatkan potensi kerugian negara akibat kebocoran cukai,” ujarnya.
Operasi edukasi di lapangan akan dijalankan secara kolaboratif. Satpol PP Kota Batu bakal menggandeng Kantor Bea Cukai Malang serta jajaran Polres Batu. Garis depan pertahanan difokuskan untuk menyisir lini hilir rantai pasok peredaran tembakau.
Sasaran utamanya meliputi pemilik kios, toko kelontong, pedagang eceran, hingga jasa ekspedisi yang kerap menjadi jalur distribusi logistik gelap. “Peserta sosialisasi difokuskan pada pemilik kios agar mereka memastikan rokok yang dijual sudah sesuai aturan,” ucapnya.
Agenda yang direncanakan matang pada semester kedua ini merupakan bagian dari gerakan nasional bertajuk Gempur Rokok Ilegal. “Harapannya pelaku ritel semakin paham pentingnya menjual produk bercukai resmi,” pungkas Fariz. (ori/dre)
Editor : Fajar Andre Setiawan