Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (13/10) malam. Sebanyak 14 orang diamankan, termasuk Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Rustian. Dari operasi itu, KPK menyita uang tunai sekitar Rp 1,4 miliar dan logam mulia emas.
Penindakan ini diduga berkaitan dengan korupsi pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana siap pakai. Dana tersebut semestinya digunakan untuk penanganan darurat ketika bencana terjadi.
OTT di BNPB menjadi yang ke-22 dilakukan KPK sepanjang 2026. Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkannya saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (13/10).
"Benar," kata Setyo.
Setyo juga memastikan pihak-pihak yang terjaring sudah menjalani pemeriksaan. "Ada beberapa pihak yang sudah diamankan dan sedang diminta keterangan," ujarnya.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan, selain Rustian, KPK mengamankan pejabat pembuat komitmen (PPK) BNPB dan sejumlah pihak swasta.
"Confirm bahwa telah terjadi peristiwa tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang," kata Budi di Yogyakarta.
"Di antaranya merupakan Sekretaris Utama atau Sestama, kemudian PPK, dan juga pihak-pihak lain, termasuk dari unsur swasta," imbuhnya.
Barang bukti yang disita berupa uang tunai dan emas batangan. Nilai total barang bukti masih dalam penghitungan.
"Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar Rp 1,4 miliar," ujar Budi.
Menurut Budi, perkara ini diduga terkait pengadaan barang dan jasa di BNPB yang memakai dana siap pakai kebencanaan.
"Ini masih kami akan dalami, bahwa kegiatan penyelidikan ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, di antaranya yang menggunakan dana siap pakai ya untuk kebencanaan," katanya.
KPK belum menjelaskan bentuk penyimpangan maupun jenis bencana yang anggarannya diduga diselewengkan. Detailnya akan disampaikan dalam konferensi pers.
"Untuk detailnya, uang-uang ataupun pengadaan barang dan jasa tersebut untuk bencana apa, itu nanti kami akan sampaikan detailnya saat konferensi pers," ujar Budi.
Saat ini, ke-14 orang tersebut masih berstatus terperiksa. Mereka menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menetapkan status hukum mereka.
"Untuk detail siapa saja, nanti kami akan sampaikan lebih lanjut. Hal yang pasti, terhadap 14 orang ini sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, baik dari pihak-pihak di BNPB maupun pihak-pihak swasta yang diduga terkait dengan peristiwa ini," tutur Budi.
Pimpinan KPK juga menjadwalkan gelar perkara pada Selasa malam.
"Malam ini dijadwalkan dilakukan ekspose di tingkat pimpinan untuk menentukan status hukum dari peristiwa tertangkap tangan ini," katanya.
BNPB menyatakan menghormati langkah KPK. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan meminta asas praduga tak bersalah tetap dijunjung.
"BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. BNPB menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata Berton.
Berton menegaskan BNPB akan bersikap kooperatif dan tidak mengintervensi proses hukum.
"BNPB berkomitmen kooperatif dan akan memberikan dukungan data serta akses informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan APH," ujarnya.
Pimpinan BNPB juga memerintahkan Inspektorat Utama untuk melakukan penelusuran internal dan mengamankan dokumen. Para pegawai diminta tetap menjalankan tugas.
"BNPB mengimbau seluruh jajaran untuk tetap fokus pada tugas penanggulangan bencana, kemanusiaan dan tidak terpengaruh oleh proses hukum yang berjalan," ucap Berton.
Masyarakat juga diminta menunggu pengumuman resmi KPK dan tidak berspekulasi. "BNPB menegaskan komitmen untuk memperkuat tata kelola, integritas, dan penguatan pengawasan internal," tambahnya.
Pada Rabu (14/10), Berton mengakui ada sejumlah ruangan di kantor BNPB yang telah disegel KPK. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat.
"Memang ada beberapa ruangan yang disegel ini demi mungkin KPK bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, tugasnya nanti mempercepat prosesnya. Jadi ada beberapa ruangan, iya," kata Berton.
Ia belum bisa menyebut ruangan mana saja yang disegel. BNPB juga belum menerima daftar nama pihak yang diamankan.
"Seperti yang kami sampaikan tadi, kami sampai saat ini belum mendapatkan nama-nama siapa yang menjadi OTT tersebut," jelasnya.
Kasus ini mencuat saat anggaran kebencanaan nasional sedang menyusut. Dalam APBN 2026, BNPB hanya kebagian Rp 491 miliar atau sekitar 0,013 persen dari total belanja negara sebesar Rp 3.842,7 triliun. Angka itu merupakan pagu terendah sejak 2011. Pada periode 2011–2024, anggaran BNPB hampir selalu di atas Rp 1 triliun.
Pada 2025, anggaran BNPB juga dipangkas dari Rp 1,427 triliun menjadi Rp 956,67 miliar. Untuk RAPBN 2027, pagu BNPB dipatok Rp 1.003,1 miliar, lalu direvisi menjadi Rp 1,129 triliun setelah ada tambahan program rehabilitasi bencana.
Pemerintah juga menyiapkan dana cadangan penanggulangan bencana di Kementerian Keuangan dengan alokasi sekitar Rp 5 triliun per tahun. Realisasi dana ini kerap melebihi alokasi karena jumlah bencana terus meningkat.
KPK dijadwalkan mengumumkan status hukum ke-14 orang tersebut dan konstruksi perkaranya dalam konferensi pers.