JAKARTA, RADAR BATU – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto menyampaikan bahwa terdapat ketidaksinkronan antara kebutuhan dan pasokan sehingga menyebabkan pemadaman listrik bergilir di wilayah Sumatera dan Jawa-Bali selama pertengahan 2026.
Sugeng menyampaikan bahwa kebutuhan batu bara PLN untuk pembangkit listrik mencapai 154 juta ton per tahun. Kendati demikian, pemerintah memberikan penugasan alokasi yang lebih tinggi, yakni sebesar 180 hingga 190 juta ton.
Sayangnya, pemerintah baru berhasil menandatangani kontrak pasokan sekitar 134 juta ton. Kesenjangan angka ini jelas berpotensi menimbulkan defisit pasokan bagi pembangkit listrik.
Baca Juga: Geledah Rumah Bupati Sukoharjo Etik Suryani, KPK Temukan Brankas Berisi Emas 2,5 Kg!
"Namun di saat yang sama, pemerintah baru berhasil menandatangani sekitar 134 juta ton. Ini jelas menimbulkan defisit pasokan,” ujar Sugeng dalam keterangan tertulis, Kamis (16/7).
Menurutnya, pemadaman listrik bergilir ini dipicu oleh lemahnya infrastruktur dan sistem. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk mendorong audit menyeluruh rantai pasok batubara, dan perbaikan regulasi agar Domestic Market Obligation (DMO) benar-benar terlaksana.
Sementara itu, Direktur Reform Syndicate, Muhammad Jusrianto menegaskan pentingnya meninjau krisis kelistrikan dari sudut pandang yang lebih luas dan menyeluruh. Ia menilai, esensi krisis listrik jauh lebih kompleks daripada sekadar masalah pemadaman lampu.
Baca Juga: Sempat di Bawah Target pada 2025, Pemerintah Dorong Anggaran Pendidikan 2026 Lampaui 20 Persen
Ia menilai, kesenjangan ini mengindikasikan adanya masalah struktural pada sistem kelistrikan nasional, terutama terkait ketergantungan batu bara dan lemahnya koordinasi antarlembaga.
"Ini adalah sinyal kuat bahwa sistem kelistrikan nasional dan pasokan energi nasional mempunyai masalah struktural, mulai dari ketergantungan batubara hingga koordinasi antar lembaga yang belum optimal,” pungkasnya.
Selain itu, Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna menilai bahwa kondisi ketimpangan dan kekurangan pasokan batu bara untuk kebutuhan PLN 2026 sekitar 20 juta ton dari total kebutuhan sebesar 154 juta ton perlu menjadi perhatian bersama.
Baca Juga: LPSK Tolak Permohonan JC Sony Sonjaya di Kasus Korupsi MBG, Ini Alasannya
Menurutnya, ketersediaan energi primer merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga stabilitas sistem kelistrikan nasional.
"Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian bahwa ESDM dan PLN memiliki langkah mitigasi jangka pendek, pengamanan pasokan jangka menengah, dan strategi ketahanan energi jangka panjang yang jelas," bebernya.
Ateng berharap rangkaian solusi jangka pendek, menengah, dan panjang mampu memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa sistem kelistrikan nasional dikelola secara berkelanjutan.
Editor : Aditya NovrianSumber : diolah dari berbagai sumber